-
Berlangganan
Langganan
Sudah punya akun WordPress.com? Login sekarang.
*DPP dan DPD Dituding ‘Bantai’ Kader Sendiri *Kader Dua Partai Besar Kecewa MITRA News (Madiun), Menyusul rekomendasi PDIP dan Golkar jatuh pada pasangan Sukiman-Sugito (Su-Su) sebagai calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup), skenario politik dua partai besar dalam percaturan Pilkada Kabupaten Madiun 2013 bubar. Selain membuat para fungsionaris kedua partai kecewa, Golkar yang … Baca lebih lanjut
MITRA News (Madiun), Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Madiun Bagus Rizki Dinarwan merasa didzolimi, lantaran ‘ditikam’ dari belakang melalui survei golkar. Akibatnya, rekomendasi DPP Partai Golkar jatuh pada pasangan Sukiman-Sugito (Su-Su) pada Pemilukada Kabupaten Madiun Mei mendatang. Bagus Rizki ketika dikonfirmasi tidak mengelak jika ada indikasi permainanan pada hasil survei dilakukan golkar, hingga dirinya terdepak … Baca lebih lanjut
* Golkar Madiun Bergolak, Ancam Tarik Dukungan? MITRA News (Madiun), Internal Partai Golkar Kabupaten Madiun mulai bergolak. Sebab, aspirasi seluruh fungsionaris dan kader untuk mengusung Bagus Rizki Dinarwan pada Pemilukada Mei mendatang ‘dihambat’. Rekomendasi DPP Partai Golkar justru jatuh pada pasangan Sukiman-Sugito (Su-Su). Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Madiun Bagus Rizki Dinarwan dikonfirmasi membenarkan, rekomendasi … Baca lebih lanjut
* Islam adalah rahmatan lil ‘alamin MITRA News (Madiun), Islam adalah agama yang rahmatan lil ‘alamin. Namun banyak orang menyimpangkan kepada pemahaman-pemahaman yang salah kaprah, hingga muncul gerakan radikal. Untuk itu, perlu pemahaman – pemahaman yang benar sesuai tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu. “Kita harus mengikuti ajaran Kanjeng Nabi Muhammad. Jangan sampai terpengaruh paham gerakan radikal … Baca lebih lanjut
* Dipaksa Teken Pengunduran Diri MITRA News (Madiun), Rencana pemecatan dua kader PKS, Handoko Pur Sigit dan Fachruddin Taufiq dari kursi DPRD Kabupaten Madiun bakal mendapat perlawanan. Sebab, surat pengunduran diri keduanya yang dijadikan dasar PAW dinilai cacat hukum, karena ada unsur pemaksaan. Seperti ditegaskan, Fachrudin Taufiq anggota DPRD Kabupaten Madiun dari PKS. “Rencana PAW … Baca lebih lanjut
MITRA News (Madiun), Dua anggota PKS di DPRD Kabupaten Madiun, Handoko Pur Sigit dan Fachruddin Taufiq akan dicopot dari kursi DPRD setempat. Lantaran, dianggap ’membangkang’ (tidak disiplin,red) membayar iuran bulanan ke partai. Ketua DPD PKS Kabupaten Madiun Samhari, dikonfirmasi membenarkan rencana pemecatan terhadap kader PKS tersebut. Hanya saja, surat Pergantian Antar Waktu (PAW) masih dalam … Baca lebih lanjut
* Aksi Longmarch Ke Istana Presiden MITRA News (Madiun), Ratusan petani perkebunan asal Blitar Raya tergabung Front Perjuangan Petani Mataraman (FPPM) yang melakukan aksi long march ke Istana Presiden, mampir ke DPRD Kota Madiun, Senin (14/1/13). Mereka meminta dukungan legislatif Kota Madiun atas tuntutan yang mereka ajukan ke Presiden RI terkait soal hak tanah untuk … Baca lebih lanjut
MITRA News (Madiun), Komisi A DPRD Kabupaten Madiun kembali membongkar sindikat ’mafia’ base tower transceiver (BTS) diduga dilakukan oknum pejabat. Kali ini, keberadan tower seluler diatas tanah bengkok desa seluas 345 meter persegi di Desa Jetis Kecamatan Dagangan diketahui ilegal. Hal itu terungkap saat Komisi A melakukan sidak keberadaan tower ilegal di wilayah setempat, Selasa … Baca lebih lanjut
MITRA News (Magetan), Suparlan (50) pegawai BKKBN Pemerintah Kabupaten Magetan, meregang nyawa usai berkencan dengan Suratni (45) Pekerja Sek Komersial (PSK) di lokalisasi Madusari RT21/RW5 Desa/Kecamatan Maospati. Korban warga Desa Milangasri, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan ini diduga meninggal akibat over dosis obat kuat. Menurut Suratni, PNS di bagian PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) Kabupaten Magetan … Baca lebih lanjut
MITRA News (Madiun), CV Cendrawasih asal Ponorogo, rekanan yang menggarap proyek pembangunan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Madiun di Caruban, senilai Rp. 1,82 miliar, dijatuhi sanksi denda. Lantaran, telat merampungkan pekerjaan bersumber dari APBN tersebut. Kasi Urais Kantor Kemenag Kabupaten Madiun selaku Pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek, Samsul Hadi mengatakan, pelaksana proyek dikenakan denda sebesar … Baca lebih lanjut
Mitra News 