//
you're reading...
Uncategorized

Dewan Bongkar ’Mafia’ Tower Ilegal

ilustrasi

ilustrasi


MITRA News (Madiun), Komisi A DPRD Kabupaten Madiun kembali membongkar sindikat ’mafia’ base tower transceiver (BTS) diduga dilakukan oknum pejabat. Kali ini, keberadan tower seluler diatas tanah bengkok desa seluas 345 meter persegi di Desa Jetis Kecamatan Dagangan diketahui ilegal.

Hal itu terungkap saat Komisi A melakukan sidak keberadaan tower ilegal di wilayah setempat, Selasa (15/1). “Hasil temuan dilapangan, tower tersebut belum berijin dan sewa tanah per tahun hanya Rp. 7,5 juta. Apalagi, penggunaan tanah bengkok desa hanya disahkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa,” kata anggota Komisi A DPRD Kabupaten Madiun Suparno Budi Santoso.

Karena itu, Komisi A meminta pekerjaan pembangunan konstruksi tower tersebut untuk sementara dihentikan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya gejolak dari masyarakat, sebab penggunaan tanah bengkok yang disewa selama bertahun-tahun rawan memunculkan sengketa.

”Kami minta agar pekerjaan konstruksi yang sudah mencapai 75 persen dihentikan. Tidak hanya berlaku di Jetis. Tapi, berlaku untuk semua. Jadi, sebelum ijin pendirian tower benar-benar lengkap, tidak boleh ada bangunan tower berdiri,” timpal Sugito anggota Komisi A.

Komisi A juga menilai, keberadaan tower ilegal di Jetis disinyalir kuat ada ’kongkalikong’ dilakukan oleh oknum. Sehingga ada pembiaran dan pihak penegak perda lemah pada pengawasan. “Sebelum ada ijin, tidak boleh ada bangunan tower sebenarnya sudah menjadi komitmen bersama. Namun, nampaknya memang ada pembiaran. Ijin belum ada, tapi sudah dikerjakan. Ini ada apa,” kata Sugito.

Pihaknya berjanji akan membawa kasus ’mafia’ tower ilegal ini ke sidang dewan. Sejumlah pihak terkait, mulai dari Kepala Desa, Camat dan Kepala KPPT akan dipanggil untuk dimintai keterangan. ”Mereka akan kita panggil. Karena kami menilai eksekutif tidak konsisten dengan komitmen bersama ini,” tegasnya.

Indikasi kuat adanya ’mafia’ tower dilakukan oleh oknum pejabat dikuatkan dengan keterangan Kepala Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Madiun Bambang Margono. Pihaknya mengaku, jika tidak tahu menahu soal keberadaan tower tersebut, sebab selama ini tidak ada komunikasi dilakukan oleh SKPD terkait.

”Tower ini ijinnya baru masuk ke KPPT hari ini (kemarin 15/1, red). Harusnya, ada komunikasi dari pihak desa dan kecamatan untuk melaporkan kondisi ini ke Satpol PP agar sebelum ada ijin resmi, tower jangan dikerjakan dulu,” tandasnya.

Diketahui, sikap tegas Komisi A terhadap keberadaan tower dipicu ulah oknum pejabat Pemkab Madiun yang disinyalir melakukan kongkalikong atas ijin tower. Akibatnya, dari 120 tower tersebar di Kabupaten Madiun, sebagian besar belum berijin. Sehingga berdampak pada perolehan pendapatan asli daerah (PAD). (jur)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: