//
you're reading...
Uncategorized

Dua Polsek ‘Dicaplok’ Tanpa Koordinasi, Dewan Kecewa

ILUSTRASI

ILUSTRASI


MITRA News (Madiun), Anggota DPRD Kabupaten Madiun kecewa dengan kebijakan Kepolisian soal pemekaran wilayah hukum Polres Madiun Kota. Pasalnya, penetapan dua Polsek masuk ke dalam Polres Madiun Kota tanpa ada koordinasi dan persetujuan dari eksekusitf dan legislatif setempat. Koprs baju coklat terkesan mengabaikan etika dan tata pemerintahan.

Ketua DPRD kabupaten Madiun Y Ristu Nugroho mengakui jika belum ada koordinasi terkait pemekaran wilayah hukum tersebut. Sebab itu, pihaknya meminta Kepolisian segera memberikan klarifikasi. “Besok saya akan bertemu bupati untuk membahas masalah ini,” kata Ristu, Kamis (20/12/12).

Menurutnya, terdapat beberapa point yang tidak bisa diatur oleh aturan otonomi daerah yaitu, tentang pertahanan, keamanan, agama dan kerjasama luar negeri. Meski demikian, mekanisme tetap harus dilalui. “Meski pun begitu, kita secara resmi juga harus tahu (mekanisme pemekaran) itu,” katanya.

Hal senada diungkapkan Hari Puryadi Anggota DPRD setempat. Menurutnya, sebagai institusi vertical, Kepolisian sah-sah saja melakukan pemekaran wilayah, tapi seyogyanya, hal itu dikorrdinasikan lebih dulu dengan jajaran eksekutif dan legislatif sesuai mekanisme.

“Tahu saya ya baru dari media ini tadi. Makanya saya juga kaget,’ ujar wakil rakyat dari Dapil I meliputi Jiwan, Sawahan dan Madiun ini.

Diketahui sebelumnya, tanpa ada koordinasi dan persetujuan, Polda Jatim tiba-tiba menetapkan Polsek Jiwan dan Polsek Sawahan masuk ke dalam Polres Madiun Kota. Hal itu sesuai surat keputusan Kapolda Jawa Timur No : Kep/1225/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 tentang Penetapan Penambahan Polsek yang kedalam wilayah hukum Polres Madiun Kota.

Dasar hukum Kepolisian hanya mengacu pada PP Nomor 23 tahun 2007 dan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010. Sedangkan sesuai Peraturan Pemerintah No. 78/2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah, harus ada rekomendasi dari sejumlah pihak Bupati, Gubenur dan DPRD.

Sementara itu, sebagian besar daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat secara serentak menolak pemekaran wilayah hukum digagas Kepolisian. Diantaranya, seperti Mojokerto, Cirebon, Kabupaten Kediri, dan Gubenur Jawa Tengah secara tegas juga menolak.

Sedangkan di Kabupaten Madiun, kendati masyarakat resah dan menolak, namun eksekutif dan legislatif di Kabupaten Madiun terkesan kompromis dan tidak berani menolak secara tegas. (jur)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: