//
you're reading...
Uncategorized

Lha Dalah, Dua Polsek Dicaplok Polres Madiun Kota

* Eksekutif dan Legislatif ‘Ditelikung’

ILUSTRASI

ILUSTRASI


MITRA News (Madiun), Kepolisian tampaknya telah mengabaikan etika dan instrumen tata penyelenggaraan pemerintahan terkait pemekaran wilayah hukum Polres Madiun Kota. Buktinya, koprs baju coklat itu secara diam-diam ‘mencaplok’ dua wilayah hukum di Kabupaten Madiun tanpa ada persetujuan dari eksekutif dan legislatif setempat.

Sesuai surat keputusan Kapolda Jawa Timur No : Kep/1225/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 tentang Penetapan Penambahan Polsek yang kedalam wilayah hukum Polres Madiun Kota, dua wilayah hukum yang dicaplok yaitu Polsek Jiwan dan Polsek Sawahan.

Praktis, saat ini wilayah hukum Polres Madiun Kota menjadi lima wilayah yaitu Polsek Kartoharjo, Polsek Manguharjo, Polsek Taman, Polsek Jiwan dan Polsek Sawahan.

Kapolres Madiun AKBP Yusuf dikonfirmasi membenarkan, jika Polsek Jiwan dan Sawahan saat ini masuk ke wilayah hukum Polres Madiun Kota sesuai surat keputusan Kapolda Jawa Timur No : Kep/1225/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012.

“Pemekaran Polresta yang memasukkan Polsek Jiwan dan Sawahan tersebut bukan berarti sebuah pencaplokan wilayah. Ini dalam rangka pendekatan pelayanan kepada masyarakat,” kata AKBP Yusuf kepada wartawan, Rabu (19/12/12)

Menurutnya, pemekaran wilayah hukum tersebut merubah pada sisi pelaporan, penanganan dan tindakan peristiwa kriminal, dan termasuk pengurusan SKCK. Jika sebelumnya ditangani oleh Polres Madiun, kini yang berwenang menangani adalah Polres Madiun Kota.

“Tapi kalau untuk permohonan SIM, STNK dan BPKB atau yang menyangkut PAD mengacu azas domisili. Dan itu tetap dilakukan oleh Polres Madiun, bukan oleh Polres Madiun Kota. Termasuk juga, pelimpahan berkas perkara yang ditangani Polresta, pelimpahannya ke Kejaksaan Mejayan,” jelasnya.

Bahkan, pihaknya juga menjamin pemekaran wilayah hukum tersebut tidak sampai pada pemekaran wilayah administrasi. Selain itu, tambahnya, tidak akan menimbulkan dampak negatif apalagi menimbulkan cacat proses hukum. ”Saya menjamin, tidak akan ada pemindahan wilayah. Karena sangat berat dan rasanya tidak mungkin,” ujarnya seraya meminta masyarakat agar tidak resah.

Diketahui sebelumnya Bupati Madiun Muhtarom dan seluruh anggota DPRD setempat sepakat menolak dengan tegas rencana pemekaran wilayah hukum digagas Kapolres Madiun Kota tersebut. Alasannya, akan menyulitkan administrasi dan ketentuan kewilayahannya.

Dasar hukum Kepolisian hanya mengacu pada PP Nomor 23 tahun 2007 dan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010. Sedangkan sesuai Peraturan Pemerintah No. 78/2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah, harus ada rekomendasi dari sejumlah pihak Bupati, Gubenur dan DPRD.

Sementara itu, sebagian besar daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat secara serentak menolak pemekaran wilayah hukum digagas Kepolisian. Diantaranya, seperti Mojokerto, Cirebon, Kabupaten Kediri, dan Gubenur Jawa Tengah secara tegas juga menolak. (jur/hw)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: