//
you're reading...
Uncategorized

Aktivis Demo Empat Kasus Korupsi Di Pemkab Madiun

Kepala Bakesbangpol Resmi Dilaporkan Ke Kejaksaan

ilustrasi

ilustrasi


MITRA News (Madiun) – Puluhan aktivis anti korupsi Front Pemuda Kerakyatan (FPK) Madiun JAwa Timur, unjuk rasa di Pemkab Madiun, Selasa (4/12/12). Mereka menuntut empat kasus dugaan korupsi melibatkan aparat Pemkab setempat diusut tuntas.

Empat kasus yang disorot yaitu dugaan korupsi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) tahun 2010 dengan kerugian Rp77 juta; dugaan korupsi Dana Bantuan Korban Bencana Alam di Bakesbangpol Dalam Negeri tahun 2011 Rp 30,25 juta, dugaan korupsi Tunjangan Perangkat Desa (TPP) tahun 2011 Rp 1,6 miliar dan dugaan korupsi proyek fisik Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun 2011 Rp 31,2 miliar serta proyek non fisik DAK Pendidikan tahun 2010 Rp 23,7 miliar.

“Selayaknya pejabat dan staf Pemkab yang terlibat kasus korupsi ditindak sesuai aturan yang berlaku, termasuk dugaan korupsi dana bantuan bencana alam,” kata Ketua FPK Madiun Tri Joko Kuncoro. Tri menilai ada diskriminasi hukum.

”Aparat jangan terlibat politik hukum, melindungi atau tebang pilih dalam pemberantasan korupsi. Segera mengusut tuntas segala bentuk dugaan korupsi uang rakyat bersumber dari APBD / APBN diduga dilakukan oknum pejabat,” tegasnya.

Dalam aksinya, massa juga mengusung spanduk dan poster diantaranya bertuliskan, “usut tuntas penyelewengan dana bencana alam, tangkap dan adili pejabat Pemerintahan yang terlibat korupsi, jika penegak hukum pilih – pilih maka rakyat yang akan mengadili dan hai Bupati jangan melindungi pejabatmu yang korup,”.

Mereka juga menuntut Bupati Madiun Muhtarom menemui massa, namun tuntutan tersebut gagal karena Muhtarom sedang melakukan kunjungan kerja di desa. Massa hanya ditemui Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpolinmas) Kurnia Aminulloh. “Kami sangat menghargai dan aspirasi dari FPK akan kami sampaikan ke bupati,” ujar Kurnia saat menemui massa.

Massa sempat merangsek dan berhadapan dengan barisan petugas Polres Madiun. Usai melakukan orasi hampir satu jam dan menyerahkan tumpeng simulasi dengan uang mainan bertuliskan “untuk Bupatiku tercinta”. Selanjutnya, massa membubarkan diri.

Diketahui, Polres Madiun sudah menetapkan tersangka dalam kasus korupsi DBHCT dan TPP. Namun belum ada pengusutan tuntas dan terkesan tebang pilih. Sedangkan dalam dugaan korupsi Dana Bantuan Korban Bencana Alam dan DAK Pendidikan, polisi masih melakukan penyelidikan.

Kemudikan perwakilan massa bergerak menuju ke Kejaksaan Negeri Madiun melaporkan secara resmi dugaan kasus korupsi Dana Bantuan Bagi Korban Bencana Alam di Pos Bakesbangpol Dalam Negeri Kab. Madiun yang merugikan Negara sebesar Rp. 30.250.000,-. Di terima oleh Kepala Kejaksaan Negeri Mejayan Kab. Madiun Beny Guritno yang didampingi oleh Kasi Pidum Hargo Bawono, Jaksa Fungsional. Slamet Widodo dan Kasi Datum Agus Robani.

“Kami minta kasus dugaan korupsi Dana Bantuan Bagi Korban Bencana Alam di Pos Bakesbangpol Dalam Negeri Kab. Madiun diproses dan kami akan mengawal terus,” kata Tri Joko.

Kepala Kejaksaan Negeri Mejayan Kab. Madiun Beny Guritno menegaskan, pihaknya akan tetap memproses laporan FPK sesuai ketentuan. “Laporan kami terima dan akan kita tindaktindaklanjuti dan mohon dibantu jika ada tambahan data,” katanya seraya meminta agar FPK juga mengawal proses hukum kasus korupsi sampai tingkat pengadilan. (emy/hwi)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: