//
you're reading...
Uncategorized

Pemerintah Kabupaten Madiun ‘Tak Becus’ Kelola Dana Cukai Rp. 8,2 M


MADIUN (MITRA Newsweek) – Pejabat dilingkup pemerintah Kabupaten Madiun Jawa Timur terkesan tidak becus kelola anggaran hibah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) senilai Rp. 8,2 miliar lebih. Buktinya, menjelang akhir tahun, dana dari pemerintah pusat itu baru terserap sekitar Rp. 1,048 miliar atau sekitar 12 persen.

Praktis, anggaran yang tersebar di 14 Satuan Kerja Perangkat Derah (SKPD) Pemkab Madiun sebagian besar untuk pemberdayaan petani tembakau itu rawan penyimpangan.

Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Madiun yang juga selaku sekretariat Pengelolaan DBHCHT, Komari membenarkan jika serapan anggaran bersumber dari dana cukai baru sekitar 12 persen. Sesuai mekanisme, pencairan dana triwulan I,II sebesar 20 persen dan triwulan III, IV 30 persen.

Sedangkan faktornya, karena terkendala proses lelang, pelaksanaan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV serta khawatir berhadapan dengan hukum. ”Kayak di Dinsosnakertrans itu. Mereka takut salah. Sehingga, tidak berani melaksanakan kegiatan. Jadi bukan karena lemahnya pengawasan kami,” kata Komari.

Menurutnya, soal kegiatan yang bisa dilaksanakan pada triwulan I dan triwulan II, namun baru dilaksanakan mepet waktu, lantaran sesuai rencana dibuat SKPD. ”Sudah berulangkali SKPD saya peringatkan. Tanya saja ke SKPD sana kalau nggak percaya. Bahkan, berulangkali saya lakukan rapat dan koordinasi mendatangkan pejabat Pemprov Jatim untuk verifikasi,” tambahnya.

Sesuai data, alokasi dana cukai di Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata sebesar Rp 1,820 miliar untuk lima item kegiatan baru terealisasi Rp 254 juta atau 14 persen. Dinas Kehutanan dan Perkebunan dari total gerojokan dana Rp. 1,951 miliar terserap sekitar Rp. 627, 5 juta.

Sedangkan di Bagian Perekonomian sebesar Rp 525 juta baru terserap Rp 111 juta, Dinas Kesehatan Rp 1,713, RSUD Caruban Rp 850 juta, RSUD Dolopo Rp. 1,214 miliar masih nol persen alias belum terserap. Sedangkan, pada pos anggaran Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun dari total gelontoran Rp 1,110 miliar sama sekali belum dilaksanakan. (emy)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: