//
you're reading...
Uncategorized

Calon Tersangka Rp. 1,7 M, KE Terancam Turun Pangkat


MADIUN (MITRA Newsweek) – Sudah jatuh tertimpa tangga. Hal itulah yang menimpa KE oknum PNS di Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Pemkab Madiun. Belum selesai proses hukum kasus dugaan korupsi Tunjangan Perangkat Desa sebesar Rp 1,7 miliar menderanya, kini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat bakal menjatuhkan sanksi penurunan pangkat.

Menurut Kepala BKD Kabupaten Madiun Slamet Riyadh, penjatuhan sanksi diberikan kepada KE, lantaran yang bersangkutan terlibat dugaan kasus korupsi yang saat ini ditangani Polres Madiun.

“Kami menindaklanjuti proses dari Inspektorat. Pertimbangannya ya itu tadi, karena dugaan kasus korupsi. Pangkat sekarang III b turun ke III A selama tiga tahun kedepan dan sudah naik ke bupati, tapi, kapan SK-nya turun kami belum tahu,” kata Slamet kepada wartawan, Senin (1/10/12).

KE juga terancam hukuman pecat sebagai PNS. Hal ini jika sudah ada keputusan tetap dari Pengadilan yang membuktikan KE bersalah. “Bisa kategori berat tahap kedua diberhentikan dengan hormat dengan pensiun. Bisa juga kategori berat tahap ketiga, yaitu, diberhentikan tidak dengan hormat tanpa pensiun. Tapi, semua ini masih menunggu adanya keputusan hukum tetap,” jelasnya.

Selain dijatuhi hukuman displin kepegawaian, tambahnya, KE juga diwajibkan mengembalikan dugaan penyelewengan uang TPP. “Tapi, kalau soal pengembalian uang negara ini ranahnya Inspektorat. Kami hanya memproses hukuman displin saja,” tambah Slamet.

Diketahui, kasus dugaan penyalahgunaan tunjangan perangkat desa tahun 2011 kini ditangani Satreskrim Polres Madiun, ketika KE sebagai staf di Bagian Pemerintahan Desa Pemkab setempat.

Informasinya, untuk mengungkap kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi TPP ini, sekitar 20 orang saksi telah dimintai keterangan seputar mekanisme, sumber dana dan penggunaan anggaran.

Para saksi terdiri dari tiga pejabat bagian pemerintah desa, lima pejabat dibagian Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, dua karyawan BPR Kabupaten Madiun, serta tiga kasi pemdes di dua kecamatan.
‘’Dari 20 saksi ini, ada satu saksi yang perananannya menonjol. Karena dialah yang berperan mencairkan TPP untuk 2.378 perangkat desa,’’ kata Kasatreskrim Polres Madiun AKP Edi Susanto kepada wartawan belum lama ini.

Kendati KE statusnya sebagai staff di bagian Pemdes, dia diberi hak penuh untuk mengelola tunjangan perangkat. Bahkan, KE ini juga bisa mengambil anggaran tunjangan perangkat dari kasda untuk di setor ke BPR Kabupaten Madiun.

Meski peran KE cukup jelas, pihak kepolisian belum buru-buru menetapkan KE sebagai tersangka dalam kasus ini. Edi menegaskan, pihaknya masih menunggu hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP.

‘’Peran KE cukup menonjol, dari hasil penyelidikan dia diduga menggelembungkan anggaran tunjangan perangkat desa sejak Juli 2011 lalu.
Statusnya masih calon tersangka, kalau kerugian negaranya sudah pasti, kami siap merilis tersangkanya,’’ katanya. (emy/mm)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: