//
you're reading...
Uncategorized

Serapan Anggaran Rendah, SKPD Terancam Sanksi

* Dinas Pendidikan dan Dinas Peternakan Paling Parah

MITRANewsweek-Kinerja sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkup Pemerintah Kabupaten Madiun yang ’mbalelo’ patut diberi sanksi tegas. Lantaran, memasuki tri wulan IV ini penyerapan anggaran untuk program pembangunan masih rendah. Padahal, tahun 2012 tinggal menyisakan tiga bulan lagi. Kondisi ini membuat Sekretaris Daerah (Sekda) setempat ’ngamuk’.

Paling parah adalah Dinas Pendidikan dan Dinas Perikanan dan Peternakan. Keduanya sama sekali belum melakukan serapan anggaran. Dampaknya, APBD tahun 2012 ini baru terserap sekitar 60 persen dan nama Bupati Madiun Muhtarom tercoreng.

“Penyerapan DAK (Dana Alokasi Khusus) di kedua SKPD ini masih nol persen. Inilah kendalanya, mengapa serapan kita baru sekitar 60 persen,” kata Sekda Soekardi kepada wartawan dengan nada kecewa, Jum’at (14/9/12).

Atas kondisi ini, dua Kepala SKPD tersebut terancam didepak, lantaran dianggap tidak becus bekerja. “Masih ada toleransi dan akan kita lakukan evaluas. Jika tidak bisa, mereka bisa dianggap gak mampu nyambut gae,” tandas Soekardi seraya meminta semua SKPD agar mampu melakukan serapan anggaran pada Tri Wulan IV ini sebesar 75 persen.

Sisi lain, pihak Inspektorat juga akan turun tangan mengusut kasus Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan yang ’ngendon’ bernilai miliaran rupiah. Karena dampak dana tidak terserap, program pembangunan tidak berjalan.

“Kita akan panggil dan memeriksa bersangkutan. Terlambatnya penyerapan DAK pada tahapan apa ? Tapi masih akan kita pelajari dulu karena kita belum mendapat laporan secara keseluruhan dari masing-masing SKPD yang mengelola DAK,” kata Kepala Inspektorat Kabupaten Madiun Bambang Budi Utomo, Jum’at (14/9).

Diakui Bambang, dari hasil rapat dilakukan Senen (10/9) dipimpin Sekda, ada beberapa Kepala SKPD mengalami keterlambatan penyerapan anggaran. “Saat itu, masing-masing SKPD mempunyai kesanggupan sampai Nopember-Oktober semua bisa terserap,” terangnya.

Karena itu, pihaknya sejak saat ini akan mulai memoloti SKPD pengelola DAK.Menurutnya, kasus perkasus sudah mulai diteliti dari sekarang. “Jika ditemukan ada unsure kesengajaan tidak menyerap ya apa boleh buat,” tegas mantan Kabag Pemdes Kab Madiun ini. Sedangkan disinggung sanksi akan dijatuhkan, Bambang mengatakan, masih akan melihat kasus perkasus. “Kami masih menunggu laporan konkritnya kayak apa dulu,” katanya.

Yang jelas, tandasnya, terkait lemotnya penyerapan anggaran, pihaknya memastikan, akan melakukan pemeriksaan. “Saya punya program pemeriksaan. All out akan saya laksanakan Nopember-Desember. Tidak hanya DAK, tapi juga DBHCHT,” jelasnya.

Diketahui, DAK di Dinas Pendidikan yang tidak terserap tahun 2010 dana pendamping pendidikan Rp. 2,3 miliar, dana pendamping tahun 2011 Rp. 2,8 miliar, penunjang DAK bidang pendidikan tahun 2011 Rp. 852 juta dan DAK pendidikan 2011 Rp. 23,7 miliar. Kini dianggarkan kembali dalam tahun anggaran 2012 adalah rehabilitasi sedang / berat sarana relokasi sekolah DAK 2011 (Rp. 28,4 miliar). Akibatnya, APBD Perubahan 2012 menjadi sorotan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Bahkan, DPRD berencana ‘mengadili’ Kepala Dinas Pendidikan terkait. (jur/mm)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: