//
you're reading...
Uncategorized

Kadinkes Tuding Ada Penyimpangan Penerbitan SKTM

MiTRa-Madiun, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Aris Nugroho menuding jika selama ini ada indikasi penyalahgunaan penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu(SKTM) ditingkat bawah. Akibatnya, berdampak pada penghentan pengobatan gratis bagi pasien cuci darah peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) non kuota.

Hal itu diungkapkan saat dialog dengan Komisi B DPRD Kab Madiun dan pasien cuci darah serta LSM Mantra di kantor DPRD setempat, Jumat (3/8/12). “Ini (mafia SKTM, red) sebabnya. Maka, kalau minta jaminan ayo duduk bersama,” kata Aris.

Menurutnya, pemegang SKTM harus dilakukan pengendalian. Karena itu, pihaknya akan segera melakukan pengecekan sosial ekonomi pemegang SKTM. “Kalau memang memenuhi kriteria, kami menjamin warga msikin bisa berobat,” katanya

Dijelaskan Aris, untuk program pengobatan gratis bagi warga miskin, pada tahun ini pihaknya menganggarkan dana Rp. 8,5 miliar. Rinciannya dari APBD murni sebesar Rp. 3,5 miliar dan sekitar Rp. 5, 05 miliar berasal dari PAK.

Dana tersebut, jelasnya, untuk melunasi hutang ke RSUD Caruban Rp. 2,5 miliar dan untuk dana cadangan RSUD Caruban Rp. 1,5 miliar. Serta pelunasan hutang ke RSUD Pemprop Jatim sebesar Rp. 2,2 miliar plus cadangan.

Sedangkan dana sebesar Rp. 800 juta akan digelontorkan ke RSU Bathil dengan rincian Rp. 200 juta untuk pelunasan hutang Rp. 600 juta dan untuk dana cadangan hingga akhir Desember tahun ini. “Lha yang Rp. 1,5 miliar digunakan untuk rawat jalan disemua puskesmas-puskesmas di Kabupaten Madiun,” terangnya.

Ditambahkan, kuota Jamkesmas mencapai 189500. Dari jumlah itu, yang pegang kartu Jamkesmas baru sekitar 127000. Sisanya pegang SKTM.

Sementara itu kuota Jamkesda mencapai 7670 yang memegang kartu 472. Sedangkan total yang berobat ke RSUD Propinsi Jatim mencapai 4498 pesien. “Baik itu yang punya karutu Jamkesmasda maupun yang pakai SKTM,” jelasnya.

Untuk kuota Jamkeskama yang dana pengobatannya diambilkan dari APBD jumlahnya mencapai 22441 orang. “Yang ini ditanggung pleh APBD murni,” katanya.

Sehingga, utang Pemkab Madiun untuk pengobatan gratis yang harus ditanggung secara keseluruhan mencapai Rp. 4,260 miliar. “Sekarang baru ada dana Rp. 1,6. Jadi masih punya utang Rp. 2,2 miliar,” pungkasnya. (re)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: