//
you're reading...
Uncategorized

Bupati dan DPRD Tolak Perluasan Wilayah Polresta Madiun

MiTRa-Madiun, Rencana Polres Madiun Kota mencaplok sejumlah Polsek di wilayah Kabupaten Madiun terancam batal. Lantaran, Bupati Madiun dan DPRD sepakat menolak rencana perluasan tersebut.

Bupati Madiun Muhtarom secara tegas menolak jika wilayah Kecamatan Madiun, Wungu, Jiwan, dan Sawahan dimasukkan dalam Polsek wilayah kekuasaan Polres Madiun Kota. Alasannya, akan menyulitkan administrasi dan ketentuan kewilayahannya.

“Kalau wilayah Polresta Madiun memakan empat wilayah akan panjang dampaknya dan bakal susah ketentuan administrasi dan batas wilayah,” kata Bupati Madiun Muhtarom kepada wartawan.

Karena itu, pihaknya menyarankan, agar pemekaran wilayah Polsek di jajaran wilayah Polres Madiun Kota dengan jalan membagi salah satu polsek yang wilayahnya luas dan padat penduduk di pecah menjadi dua. “Ini jelas lebih mudah daripada mengganggu batas wilayah admisnistrasi pemerintah daerah,” tegasnya.

Hal senada ditegaskan anggota Komisi B DPRD Kabupaten Madiun, Suyitno. Sebagai wakil rakyat yang dipilih dari daerah pemilihan Jiwan, Madiun dan Sawahan, pihaknya secara tegas menolak rencana perluasan itu. “Saya tidak menyetujui wacana itu,” kata Suyitno.

Pihaknya menyarankan agar perluasan atau pemekaran wilayah dilakukan di wilayah Kota yang sudah ada. Hal ini guna mengantisipasi munculnya masalah baru dan gejolak di wilayah Kabupaten Madiun.

“Akan lebih baik kalau tiga Polsek yang ada di Polresta Madiun itu dimekarkan untuk memenuhi syarat dijadikannya Polresta Madiun. Jika dipaksakan, dikhawatirkan justru malah akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Saya berharap, wacana itu dibatalkan,” tegasnya.

Sikap politik serupa juga dilontarkan anggota Komisi C DPRD setempat, Sayuti. Menurutnya, Polres Madiun Kota sepatutnya tidak mencaplok Polsek-polsek yang ada di wilayah hukum Polres Madiun.

“Ini untuk penghematan keuangan negara. Jangan malah mencaplok Polsek yang ada di Kabupaten Madiun. Kalau “nyaplok” itu malah nggak hemat namanya. Kami selaku wakil rakyat yang mewakili rakyat Sawahan tidak setuju dengan adanya rencana pemekaran itu,” tegas Sayuti.

Anggota DPRD dari Dapil Sawahan lainnya juga sepakat menolak perluasan wilayah hukum Polres Madiun Kota. “Yang dipecah harusnya yang ada di kota, tidak di Kabupaten. Kurang setuju dengan adanya wacana itu,” tegas Hari Puryadi anggota Komisi B.

Seperti diberitakan, hanya karena mengacu PP Nomor 23 tahun 2007 dan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010, Kepala Kepolisian Resort Madiun Kota mengusulkan perluasan wilayah hukumnya dengan mengincar sejumlah daerah Polsek di wilayah hukum Polres Madiun. Yaitu, Madiun, Jiwan, Sawahan dan Wungu. Alasannya, untuk dijadikan polsek urban oleh Polres Madiun Kota.

Kini rencana perluasan wilayah hukum yang merupakan domain dan kewenangan Kapolri atau Kapolda masih dalam pengkajian. Sedangkan sesuai Peraturan Pemerintah No. 78/2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah, harus ada rekomendasi dari sejumlah pihak. Jika rencana itu berjalan mulus, bukan tidak mungkin empat wilayah Kabupaten Madiun yang diincar Polres Madiun Kota itu bakal dicaplok juga oleh Pemerintah Kota Madiun. (re)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: