//
you're reading...
Uncategorized

Warga Miskin Harus Tetap Dapat Pelayanan Kesehatan

MiTRa-Madiun, Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Madiun mendesak eksekutif agar tetap memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi warga miskin. Ini menyusul dihentikannya program pelayanan kesehatan melalui SKTM oleh Pemerintah Propinsi.

“Kami berharap warga miskin tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai,” kata Anang Dwi Suyatno saat menyampaikan pandangan umum Fraksi PDIP pada sidang paripurna pembahasan rancangan perubahan APBD 2012.

Alasan Fraksi PDIP, alokasi anggaran belanja bantuan sosial pada APBD sebelum perubahan telah mencapai 100 persen. Salah satu penggunaannya untuk penambahan Jamkesmas di RSUD Caruban dan Dolopo.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Madiun harus mengambil sikap supaya warga miskin tetap dapat pelayanan kesehatan. “Sisi lain, penggunaan belanja diharapkan sesuai dengan Permendagri No 32 tahun 2011,” pintanya.

Fraksi PDIP juga menyoal masalah hasil temuan BPK RI tentang belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa yang hingga tidak segera dilakukan koreksi pada perubahan APBD.

“Kami minta agar ada kebijakan khusus dari Pemerintah Daerah terhadap tenaga non perangkat yang memang dibutuhkan keberadaannya di desa, sehingga hak yang mereka terima syah sesuai aturan,” katanya.

Penempatan alokasi anggaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal juga mendapat dipertanyakan oleh Fraksi PDIP. Selain itu, terhadap penambahan belanja ke Kantor Kecamatan sebesar Rp 25 juta, diharapkan juga ada kegiatan sosial.

Hal lain mendapat perhatian yaitu tentang tindak lanjut pemeriksaan BPK terhadap metode penilaian penyertaan modal yang belum sesuai standart akuntansi pemerintahan.

“Kenapa dalam perubahan APBD ini tidak sekaligus ditindaklanjuti sesuai hasil pemeriksaan BPK tersebut, sehingga tidak ada temuan lagi dalam pemeriksaan berikutnya,” pintanya.

Menyikapi desakan Fraksi PDIP soal kelangsungan pelayanan kesehatan bagi warga miskin , eksekutif berjanji akan melakukan koordinasi dengan intansi terkait dan melakukan pengendalian terhadap pasien dengan SKTM.

“Kita akan koordinasi serta meningkatkan SDM, sarana prasarana pelayanan pada rumah sakit daerah,” kata Bupati Madiun Muhtarom saat sidang paripurna jawaban bupati Madiun terhadap pandangan umum fraksi-fraksi dalam rangka membahas rancangan perubahan APBD, Jumat (27/7).

Mengenai permasalahan SKTM, yang sejalan dengan tambahan alokasi belanja bantuan sosial bidang kesehatan pada perubahan anggaran ini, Muhtarom berjanji akan melakukan upaya pengendalian. Baik dalam ketepatan sasaran maupun jenis pelayanan yang diberikan.

“Akan dilakukan upaya-upaya pengendalian, ketetapan sasaran masyarakat miskin yang benar-benar berhak. Sehingga program dapat berjalan sesuai harapan,” jelasnya.

Terkait belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa, jelas Muhtarom, pihaknya sedang melaksanakan aktualisasi data perangkat desa unuk membedakan antara perangkat desa dan non perangkat desa. (re)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: