//
you're reading...
Uncategorized

Dewan ‘Menyoal’ Perluasan Wilayah Hukum Polresta Madiun

MiTRa-Madiun, Rencana perluasan wilayah hukum digagas Kepolisian Resort Madiun Kota (Polresta) mulai disorot DPRD Kabupaten Madiun. Selasa (24/7), Komisi A langsung menemui Kapolres Madiun guna mempertanyakan penggabungan sejumlah Polsek di wilayah Kabupaten masuk wilayah hukum Polres Madiun Kota.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Madiun Slamet M dikonfirmasi membenarkan jika pihaknya tengah mempertanyakan masalah perluasan wilayah hukum itu. Namun, pihaknya enggan mengaku keberatan atas rencana itu. “Hal lain, saya tidak bisa komentar, silahkan ke Kapolres saja,” kata Slamet singkat kepada wartawan usai pertemuan dengan Kapolres Madiun dengan jajarannya, Selasa (24/7/12).

Secara terpisah, Kapolres Madiun AKBP Yusuf menjelaskan, rencana perluasan wilayah hukum Kepolisian Resort Madiun Kota sudah diajukan ke Polda Jatim beberapa waktu lalu. Sedangkan Polsek di wilayah hukum Polres Madiun yang diminta diantaranya Jiwan, Madiun dan Sawahan.

“Dasar pemekaran wilayah hukum yaitu PP Nomor 23/2007 tentang daerah hukum Kepolisian RI dan Peraturan Kapolri Nomor 23/2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja Polri tingkat Polres/Polres Kota dan Polsek,” jelas AKBP Yusuf.

Mengacu pada ketentuan tersebut, jelasnya, setiap wilayah Polres Kota minimal harus memiliki 4 polsek. Sedangkan, Polres Madiun Kota saat ini hanya memiliki 3 polsek, maka perlu dilakukan perluasan sesuai diisyaratkan oleh ketentuan tersebut.

“Sebenarnya, untuk pemekaran tidak harus meminta wilayah hukum Polres lain, tapi wilayah yang ada bisa dimekarkan. Tapi, apa oun putusan yang diambil, kami siap saja dengan perintah atasan,” tambahnya.

Sekedar diketahui, kendati perluasan wilayah hukum Polres merupakan domain dan kewenangan Kapolri atau Kapolda, namun semua itu harus melalui proses panjang. Sebab, sesuai Peraturan Pemerintah No. 78/2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah, harus ada rekomendasi dari sejumlah pihak. Diantaranya, dari Bupati dan DPRD serta termasuk Pemerintah Propinsi dan DPRD Jawa Timur. Jika tidak, kebijakan itu diperkirakan justru akan menimbulkan permasalahan baru. Sayangnya, pihak Pemkab Madiun dan Pemprop belum mengambil sikap tegas menolak rencana tersebut. (re)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: