//
you're reading...
Uncategorized

Guru TK Madiun Tuntut Kesejahteraan dan PNS

MiTRa-Madiun, Para guru taman kanak-kanak (TK) swasta di Kabupaten Madiun, Kamis (12/7/12) ngluruk ke DPRD setempat. Mereka menuntut pemerintah daerah memberikan tunjangan kesejahteraan dan diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

Dalam aksi damai dilakukan sekitar pukul 10.00 Wib, mereka diterima dialog oleh Komisi A DPRD, dihadiri Plh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun, Slamet Rijadi dan Ny Sekda Kab Madiun Sukardi.

“Kami sudah puluhan tahun mengajar namun belum ada peningkatan kesejahteraan dan status kepegawaian, karena itu perlu diperhatikan,” kata seorang guru TK swasta, Kanti Lestari.

Diungkapkan, kesejahteraan guru TK swasta di Kabupaten Madiun sampai saat ini masih sangat memprihatinkan. ”Kami digaji sesuai kemampuan masing-masing TK dan tidak mendapatkan tunjangan apa pun dari pemerintah kabupaten setempat,” ujarnya.

Karena itu, jelasnya, Pemkab Madiun harus memberikan tambahan kesejahteraan hingga seratus persen. Karena honor yang diterima saat ini tidak sebanding dengan honor yang diterima guru PAUD.

“Intensif yang diterima para guru- guru TK hanya Rp 150 ribu per bulan. Sangat minim sekali. Hanya untuk tambel butuh saja, belum lagi untuk menyekolahkan anak. Nggak cukup dengan honor segitu,” ungkapnya.

Selain minta tambahan honor, para guru TK ini juga menuntut pemerataan penerima sertifikasi. Pasalnya hingga sejauh ini guru TK masih banyak yang belum menerima pemerataan sertifikasi.

“Kualifikasi guru TK untuk mendapat kesempatan yang sama dengan pendidikan lainnya adalah ikut sertifikasi. Dan diantara kami mayoritas sudah sarjana pendidikan. Mengingat UU guru dan dosen yang menyatakan kualifikasi guru harus sarjana pendidikan, maka kami juga menuntut pemerataan sertifikasi,” tandasnya.

Sementara itu, Plh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun, Slamet Rijadi mengakui, jika tunjangan guru TK memang masih minim dan perlu ada tambahan honor yang disesuaikan dengan kekuatan APBD.

“Kami melihat, tunjangan memang masih kurang dari cukup. Karena itu, perlu untuk diperhatikan. Dan akan berupaya mengusulkan tambahan,” katanya.

Mengenai pemerataan sertifikasi guru TK, jelas Slamet, untuk bisa masuk dalam data base, pihaknya hanya menindak lanjuti kebijakan Pemerintah pusat.”Pemerintah pusat minta agar guru-guru TK yang berijasah D2 ditingkatkan menjadi S1,” ujarnya.

Sedangkan soal tuntutan menjadi PNS, pihaknya sudah menetapkan bahwa guru TK yang diangkat PNS adalah mereka yang sudah mengabdi pada lembaga sekolah milik pemerintah. ”Untuk saat ini Pemkab Madiun hanya memiliki 5 lembaga sekolah TK Pembina saja. Yang lain milik swasta dan milik Yayasan,” tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Sugito, anggota Komisi A berjanji akan memperjuangkan aspirasi disampaikan guru TK dengan mengeluarkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Badan Anggaran DPRD. Dan dalam waktu dekat akan melakukan hearing dengan dinas terkait.

”PAK adalah moment paling tepat untuk memperjuangkan guru TK. Kami melihat di Pos Dindik masih ada potensi. Karena itu, kami menekankan kepada anggota Badan Anggaran di Komisi A agar memperhatikan nasib guru TK,’ tandasnya. (re)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: