//
you're reading...
Uncategorized

LSM Tuntut Kejaksaan Tetapkan Tersangka Korupsi Pasar Besar

Mitra-Madiun, Proses hukum perkara dugaan korupsi mega proyek pembangunan Pasar Besar Kota Madiun (PBKM) senilai Rp. 76,5 miliar disorot kalangan aktivis. Selasa (3/7/12) siang, para aktivis tergabung dalam Koalisi LSM unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Negeri Madiun. Mereka menutut Kejaksaan segera menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

Koordinator aksi Budi Santoso, Ketua LSM Wahana Komunikasi Rakyat (WKR) mengatakan, pihaknya akan mengawal proses hukum kasus dugaan korupsi ditangani oleh Kejaksan Negeri Madiun dan atau di tangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur hingga tuntas.

“Penegakan hukum yang carut marut di Republik ini dan sering meninggalkan azas keadilan, maka kami tidak percaya terhadap moralitas penegak hukum yang sarat dengan kepentingan pribadi, apabila tidak ada kontrol dari masyarakat,” katanya.

Dalam aksinya, massa mengusung spanduk dan poster diantaranya bertuliskan, “WKR turut berduka cita “Inalillahi Wainalillahi Roji’un” telah mati nyali Kejari Madiun. Gantung dan jebloskan ke penjara tikus – tikus pemakan uang rakyat”.

“Kami mempertanyakan. Mengapa kasus tengah ditangani Kejari Madiun, lalu diambilalih Kejati Jatim ? Apakah Kejari Madiun sudah takut atau mati rasa ? Padahal, kasus itu menyengsarakan rakyat,” ujar Budi.

Sementara itu, Hertomo dari LSM Abimantrana mengatakan dari hasil uji laboratorium dari Universitas Brawijaya Malang terindikasi kuat ada dugaan korupsi.

“Cor dipakai seharusnya K-300, naun temuan lapangan K-250 dan ada juga kurang dari K-250. Belum lagi, besi untuk lantai seharusnya ganda, justru dipasang tunggal. Begitu juga, bangunan dinyatakan selesai, padahal fisik belum selesai,” ujarnya.

Ia juga membacakan 4 burir pernyataan sikap yaitu tegakan proses hukum atas dugaan kasus korupsi PBKM. Lalu, usut tuntas kasus itu, mengingatkan agar Kejari Madiun agar kasus PBKM jadi kabur dan segera tetapkan tersangka plus ditahan.

Sementara itu, Kepala Kejari (Kajari) Madiun Ninik Maryati SH didampingi Kasi Intel Budi SH menegaskan jika pihaknya tidak takut mengusut tuntas kasus ini. “Saya tidak takut menuntaskan kasus korupsi PBKM itu, apalagi saya dulu bertugas Timtas Tipikor Kejaksaan Agung,” ujar Ninik Maryati.

Mengenai pengambilalihan proses hokum, jelasnya, karena Kejati Jatim sebagai pengendali kasus. Alasan lain, kasus itu menarik perhatian masyarakat dan nilai kasusnya diatas Rp 5 milyar.

“Jadi tidak benar jika pengambilalihan kasus itu akibat ada tekanan dari pihak lain. Sisi lain, kami sudah mendapatkan dokumen untuk penyelidikan, itu juga sudah diserahkan ke Kejati,” ujar Ninik Maryati lagi. (re)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: