//
you're reading...
Uncategorized

Pengelolaan APBD Kabupaten Madiun Buruk

* Banggar Minta Ada Pembenahan

Pilarnews-Madiun, Kualitas pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2011 Kabupaten Madiun terbilang buruk. Karena hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, telah mendapat predikat wajar dengan pengecualian (WDP). Sebab itu, Badan Anggaran (Banggar) DPRD meminta Pemerintah Kabupaten Madiun melakukan pembenahan.

”Pelaksanaan APBD 2011 sebenarnya sudah baik, namun dengan status WDP, hal itu mengindikasikan pengelolaan APBD perlu pembenahan secara tuntas, utamanya temuan terjadi pada SKPD,” kata Supriyadi anggota Banggar saat melaporkan hasil kerja Banggar membahas raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2011, Senin (25/6/12).

SKPD dimaksud, diantaranya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Sementara itu, permasalahan pokok dalam pengelolaan APBD tahun 2011 yang perlu segera ada pembenahan, diantaranya soal manajemen asset daerah, kode rekening antara belanja modal dengan belanja pengadaan barang dan jasa.

Selain itu, juga kelambanan dalam penetapan APBD, karut marut data base bagi perangkat penerima TPP, alokasi DAK di sektor pendidikan yang tidak terserap, sertifikasi lahan reselltement warga Kedungbrubus.

“Mengenai masalah penyelesaian program E-KTP Banggar memaklumi. Namun untuk hal-hal yang belum sempurna perlu kita benahi bersama, agar pada tahun 2012 mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP),” kata anggota Fraksi PDIP ini seraya member ucapan selamat dan penghargaan kepada BupatiMadiun atas segala prestasinya.

Sedangkan mengenai komposisi APBD 2011, jelasnya, bahwa realisasi pendapatan daerah Rp. 896 miliar apabila dihadapkan dengan realisasi belanja Rp. 872 miliar maka terdapat realisasi lebih pendapatan Rp. 23 miliar. Realisasi penerimaan pembiayaan Rp. 97 miliar bila dihadapkan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan Rp. 9 miliar, terdapat pembiayaan bersih Rp. 88 miliar.

“Atas realisasi lebih pendapatan sebesar Rp. 23 miliar dan pembiayaan Rp. 88 miliar, maka diperoleh sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp. 111 miliar,” jelas Supriyadi.

Diketahui, penggunaan dana bantuan social (bansos) APBD tahun 2011 Rp. 19, 1 miliar dan realisasi Rp. 18,1 miliar disinyalir penggunaanya tidak bisa dipertannggungjawabkan. Sebab, hasil temuan BPK, terdapat 7 dari 11 SKPD belum menyampaikan SPJ Bansos.

Diantaranya, Bakesbangpol dan Linmas (dari dana Bansos Rp. 823, 3 juta yang di SPJ-kan baru 216, 5 juta) ; Dinas PU BMCK (Rp. 2, 083 miliar baru di SPJ-kan sekitar Rp 500, 4 juta) ; Bagian Kesejahteraan Rakyat (1, 831 miliar sama sekali belum di SPJ-kan) ; Bagian Perekonomian (Rp. 670 juta juga sama sekali belum di SPJ-kan) ; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp. 449 juta baru di SPJ-kan Rp. 184 juta) ; Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Rp. 190 juta sama sekali belum di SPJ-kan) ; dan Dinas Koperasi dan UMKM (Rp. 210 juta juga belum di SPJ-kan).

Kondisi diatas tidak sesuai dengan Permendagri No. 13 /2006 jo Permendagri No. 59 / 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 133 ayat (2) dan Perbup Madiun no. 26 A / 2009 tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban Bansos, pasal 17 dan pasal 18. (re)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: