//
you're reading...
Uncategorized

Bupati Madiun dan Camat ‘Tidak Siap’ Tuntaskan E-KTP

Pilarnews-Madiun, Bupati Madiun dan pejabat Kewilayahan (Camat) tampaknya seiya sekata sepakat ‘tidak siap’ menuntaskan perekaman data E-KTP selesai pada Oktober 2012 mendatang.

‘’Sulit memenuhi target sesuai surat edaran Kemendagri yang baru, Kondisi Kecamatan Saradan beda dengan lainnya,’’kata Camat Saradan Mohammad Johan Arif Effendy, saat hearing dengan Komisi A DPRD serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Madiun, Kamis (14/6/12).

Hal itu tidak jauh beda dengan pernyataan dilontarkan Bupati Madiun Muhtarom, saat lounching E-KTP di Kecamatan Dolopo, Rabu (13/6). Dia mengaku keberatan memenuhi target waktu pelaksanaan yang ditetapkan Mendagri sesuai surat Nomor 471.13/2076/SJ yaitu selesai pada 2 Oktober.

Menurut Johan, jumlah wajib e-KTP di wilayahnya mencapai 64,800 jiwa. Kondisi medan di kecamatan Saradan juga cukup berat. Misalnya desa Bandungan yang berdekatan dengan wilayah Nganjuk hingga Desa Klangon yang berada di tengah hutan.

‘’Awalnya kami menargetkan 250 warga setiap harinya untuk melakukan perekaman, tapi dengan adanya SE baru ini dalam sehari harus menyelesaikan 500 warga,’’ jelasnya

Kendala serupa juga terjadi di wilayah Mejayan. jumlah wajib e-KTP di wilayah itu mencapai 30 ribu lebih warga. Meski alat sudah ready dan lancar, waktu masih menjadi kendala utama. Terutama untuk pelayanan bagi warga usia lanjut.

‘’Paling lama melayani orang tua. Semua proses harus dibantu dan membutuhkan waktu hingga cukup lama. Kalau normalnya bisa melayani 250 warga, tapi saat melayani orang tua kami hanya bisa menyelesaikan 170 warga per hari,’’ terang Joko Lelono, Camat Mejayan.

Wijono, wakil ketua Komisi A DPRD Kabupaten Madiun mendesak pemerintah daerah untuk melakukan protes. Sebab pemerintah pusat telah melanggar sejumlah kesepakatan dengan daerah, seperti keberadaan alat bekasdan jadwal perekaman yang maju. ‘’Harus ada protes, DPRD bisa konsultasi ke DPR RI untuk menindaklanjuti kondisi ini,’’ jelasnya.

Hal serupa juga diungkapkan ketua komisi A DPRD Kabupaten Madiun, Slamet. Selain protes, Dispendukcapil juga harus mengajukan RKA (Rancangan Kebutuhan Anggaran) yang baru.

Terutama untuk mengantisipasi penambahan jam kerja operator. ‘’Tolong RKA setiap kecamatan segera dibuat, sehingga bisa dibahas dalam APBD perubahan,’’ jelasnya. (re)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: