//
you're reading...
Uncategorized

Proses Lelang Aset Pemkab Madiun Belum Final

Pilarnews-Madiun, Hingga kini proses pelelangan sejumlah aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun yang ada di Kota Madiun belum kunjung final. Padahal, proses pembangunan kantor sekretariat di Caruban Mejayan mulai berjalan.

Bupati Madiun Muhtarom mengatakan, sejak tahun lalu sebanyak 14 aset Pemkab Madiun sudah masuk ke Balai Lelang Negara. Namun hingga saat ini belum ada aset Kabupaten Madiun yang dilelang, karena Balai Lelang Negara belum melakukan appraisal.

“Sudah kita serahkan, tapi kan Balai Lelang (Negara) tidak semudah yang dibayangkan. Persoalannya mungkin ya anggaran. Perseorangan atau badan atau Pemkot Madiun atau yang lain, persoalannya ya itu,” kata Muhtarom.

Meski demikian, terangnya, dari 14 aset yang ada, untuk tahun ini ditargetkan empat aset akan dilelang. Diantaranya, rumah dinas (Rumdin) Dinas Peternakan, rumdin Dinas Pertanian, rumdin Dinas Kesehatan dan sebuah lahan kosong seluas 400 meter persegi di Kecamatan Demangan. Semua aset ini berada di Kota Madiun. “Ya paling tidak empat itu dulu lah,” ungkap Bupati Madiun Muhtarom, kemarin.

Secara terpisah, Wakil Bupati Madiun Iswanto menyatakan, sejak pertengahan 2010 atau sejak terbitnya PP nomor 52/2010 tentang pemindahan ibukota Kabupaten Madiun hingga saat ini sudah 23 hektare lahan dibebaskan. Luasan ini adalah sekitar dua pertiga dan total kebutuhan lahan untuk pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun

“Untuk memindah Puspem (Pusat Pemerintah) dibutuhkan lahan 36 hektare. Nantinya di atas lahan itulah didirikan gedung-gedung dinas pemerintahan yang baru,” ungkap Iswanto.

Pada 2012 ini Pemkab Madiun menyediakan dana hingga Rp10 miliar untuk pembangunan puspem ini. Hingga saat ini, baru sekitar 23 hektare lahan yang sudah dibabaskan dan masih 13 hektare lagi yang masih harus dibebaskan.

Muhtarom menambahkan, untuk pembebasan lahan, pada 2012 ini akan diajukan dana melalui Perubahan Anggaran Keuangan PAK. “Ini akan segera dibahas. Dananya sebesar Rp 4,5 miliar, untuk lahan sekitar lima hektare,” ungkap Muhtarom.

Soal pembebasan lahan ini, Muhtarom menyatakan tidak ada masalah yang signifikan. Tekait harga yang diberikan juga tidak ada masalah. Sebab sudah ada standar yang diberikan oleh penilai dari pusat.

Sedangkan untuk pembangunan fisik, sangat dimungkinkan untuk mengajukan tambahan dana dari pusat. Tapi kalau untuk lahan, pengadaan dana pembebasan lahannya hanya bisa dari pemkab sendiri. (re)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: