//
you're reading...
Uncategorized

Dana Bantuan Keuangan Desa Rp, 1,7 Miliar Bermasalah

* Diduga Jadi ‘Bancakan’ Oknum Pejabat

Pillarnews-Madiun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur menemukan penggunaan dana bantuan keuangan desa di pos Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Pemkab Madiun tahun 2011 bermasalah, sebesar Rp. 1,7 miliar lebih. Disinyalir, dana tersebut jadi ajang ‘bancakan’ oknum pejabat setempat.

Total alokasi dana bantuan keuangan desa tahun 2011 sebesar Rp. 39,4 miliar lebih. Dipergunakan untuk Tunjangan Penghasilan Tetap Perangkat Desa (TPP) sebesar Rp. 22,896 miliar, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 15 miliar, Penghargaan Purna Bhakti Perangkat Desa sebesar Rp. 1,050 miliar dan Kompensasi Sekretaris Desa sebesar Rp. 200 juta.

Hasil temuan BPK, dokumen pertanggungjawaban terdapat permasalahan dalam proses realisasi, diantaranya kekurangan distribusi TPP sebesar Rp. 1.607 miliar, pencairan TPP tidak sesuai alokasi ditetapkan dalam SK bupati.

Selain itu, adanya kekurangan transfer ADD ke rekening BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Kabupaten Madiun sebesar Rp. 400 juta. Serta kekurangan bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa dan Kompensasi Sekretaris Desa sebesar Rp. 488 juta.

Bahkan BPK juga menyebutkan, dana sebesar Rp. 1,012 miliar diterima oleh Bendahara Pemdes bernama Karyanie juga tidak disetorkan ke rekening penampungan di PD. BPR dan penggunaan dana tidak jelas. Sisi lain, dana sebesar Rp. 735 juta yang disetorkan ke rekening PD BPR, ternyata tidak didistribusikan ke penerima dan justru ditarik oleh Karyanie selaku pemilik rekening.

Sehingga, menurut BPK, pencairan dana TPP sebesar Rp. 2,035 miliar tidak sesuai ketentuan dan belanja bantuan keuangan desa sebesar Rp. 1,7 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.

Karena itu, BPK menilai kondisi itu tidak sesuai dengan PP No. 58/2005 pasal 61 ayat (1), Permendagri No. 13/2006 jo Permendagri No. 59/2007 pasal 4, pasal 47, pasal 132, pasal 133 ayat 2, Permendagri No. 37/2007 pasal 1 ayat (5), perbup Madiun No. 4/2011 pasal 5, Perbup Madiun No. 5/2011 pasal 4 dan SK Bupati Madiun No. 188.45/77/KPTS/402.031/2011.

Mengenai faktor penyebab terjadinya masalah itu, menurut BPK, pertama karena Kepala Bagian Pemdes mengajukan permohonan pencairan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Kedua Kepala Dinas Pengelola Keuangan (saat itu dipimpin Jaelani,red) selaku pemilik anggaran dan verifikator tidak cermat dalam melakukan verifikasi pembayaran dan ketiga disebabkan karena kelalian pengelola dana yang tidak mengelola sesuai ketentuan.

Rekomendasi BPK kepada Bupati Madiun, diantaranya agar memperingatkan Kabag Pemdes, memerintahkan kepada Kepala Dinas Pengelola Keuangan lebih cermat, memberikan sanksi kepada Karyanie yang tidak mengelola dana sesuai ketentuan dan memerintahkan kepada Karyanie mempertanggungjawabkan penggunaan dana sebesar Rp. 1,7 miliar dan menyetorkan ke Kasda.

Menanggapi temuan BPK tersebut, Sekda Kab Madiun Sukardi mengatakan, temuan BPK masih didalami dan akan diurai. Terkait Karyanie dan Baru Raharjo yang disebut BPK, pihaknya sudah melakukan langkah pemanggilan. “Inspektur sudah saya perintahkan untuk mendalami selisih uang Rp. 1,7 miliar itu sampai tuntas,” kata Sukardi kepada wartawan.

Sekda menegaskan, jika dari hasil pemeriksaan Inspektorat nanti ditemukan bukti yang kuat dan mengarah, pihaknya tidak segan-segan memberikan sanksi tegas kepada siapa pun yang terlibat dalam kasus ini.

“Jika nanti terbukti merugikan Keuangan Negara, khan sudah jelas, tindak pidana korupsi. Selain itu, PP No. 53 juga sudah menyebutkan sanksi. Pencairan khan lewat rekening. Kok iso menggok, ini yang masih kita telusuri. Ini ada apa ?” tandasnya.

Diketahui, mekanisme penyaluran dana, diawali dengan penyampaian usulan jumlah penerima yang berasal dari masing-masing desa. Setelah nota pencairan turun, maka dana diserahkan ke Bagian Pemdes.

Saat itu, dana diterima oleh Karyanie selaku pembantu bendahara atau pengelola dana bantuan keuangan yang ditunjuk secara lisan oleh Kepala Bagian Pemdes. Kemudian, dana itu disetorkan Karyanie ke rekening penampungan di PD BPR Kab Madiun ke nomor rekening 16.15.022071.0 atas nama Baru Raharjo) atau Karyanie) qq Pemdes.

Informasi lain menyebutkan, Rabu (30/5/12) malam, empat oknum pejabat termasuk Karyanie kabarnya telah dipanggil Inspektorat Kab Madiun untuk dimintai keterangan atas kasus tersebut. Sedangkan pihak Bagian Pemdes, baru mengembalikan dana ke Kasda sekitar Rp. 150 juta. (re)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: