//
you're reading...
Uncategorized

Kantongi Tujuh Novum, Kokok Raya Ajukan PK

Pilarnews-Madiun, Mantan Ketua DPRD Kota Madiun periode 1999-2004 dan Walikota Madiun periode 2004-2009 Djatmiko Royo Saputro alias Kokok Raya mengajukan peninjauan kembali (PK) putusan kasus korupsi atas dirinya, Selasa, (29/5). Melalui kuasa hukumnya, Kokok mengajukan sejumlah bukti baru (novum) saat sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kota Madiun.

“Ada tujuh novum yang kami ajukan,” ujar penasihat hukum Kokok, Juli Pudjiono. PK diajukan atas putusan tetap kasus korupsi penyalahgunaan dana operasional oleh bekas pimpinan dan anggota DPRD Kota Madiun tahun anggaran 2002-2004 total Rp5,3 milyar.

Pada 24 Juni 2010 lalu, PN Kota Madiun menghukum Kokok dengan penjara selama satu tahun enam bulan atau 18 bulan dan mengganti kerugian negara Rp366,5 juta subsider enam bulan pidana penjara serta dikenai denda Rp50 juta subsider tiga bulan pidana kurungan. Setelah banding dan kasasi, Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur dan Mahkamah Agung (MA) tetap menguatkan putusan PN Kota Madiun. Memori putusan kasasi MA baru diterima Desember 2011.

Setelah menjalani duapertiga masa hukuman pidana penjaranya, Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini akhirnya bebas bersyarat pada 2 Maret 2011.

Dari tujuh novum yang diajukan dalam pengajuan PK, dua diantarnya berupa yurisprudensi berupa putusan PK perkara korupsi di tempat lain dalam perkara korupsi yang sama. Kuasa hukum Kokok mengajukan yurisprudensi putusan PK perkara korupsi bekas pimpinan DPRD Kabupaten Pacitan dan Nganjuk yang dikabulkan MA.

Kuasa hukum pemohon juga mengajukan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SPPP) kasus korupsi bekas pimpinan DPRD Kabupaten Ponorogo. Sejumlah peraturan yang diharapkan bisa membantah dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) juga disertakan dalam pengajuan PK. “Kami berharap pemohon dibebaskan dari tuntutan hukum dan nama baiknya dipulihkan,” ujar Juli. Dalam pembuktian nanti, kuasa hukum juga akan menghadirkan saksi ahli.

Kokok berharap MA mengabulkan PK atas putusan perkara korupsinya. “Waktu sidang dulu memang belum semua bukti kami ajukan,” kata Kokok usai sidang.

Menanggapi PK ini, Kejaksaan Negeri Madiun langsung memberi tanggapan tertulis yang dibacakan jaksa Mohammad Safir. “Bagi kami, sejumlah novum yang diajukan itu bukan alat bukti baru,” katanya. Menurut kejaksaan, putusan atas perkara korupsi tersebut mulai pengadilan tingkat pertama hingga banding sudah tepat.

Soal yurisprudensi putusan PK atas perkara yang sama di tempat lain yang diajukan pemohon menurutnya belum tentu bisa dijadikan novum. “Meski perkaranya sama, tapi alat bukti dan fakta perbuatan yang diajukan dalam proses persidangan bisa berbeda. Melihatnya harus kasus per kasus,” Safir menjelaskan.

Majelis hakim PN Kota Madiun yang dipimpin Arif Budi Cahyono menunda sidang pada Rabu, (6/6) depan. “Silakan kuasa hukum pemohon melengkapi bukti baru yang belum diserahkan dan menghadirkan saksi ahli,” ucap Arif. Dalam sidang PK ini, Pengadilan Negeri hanya berwenang menampung bukti baru dari terpidana dan tanggapan dari kejaksaan. Sedangkan putusan PK tetap dikembalikan ke MA. (re)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: