//
you're reading...
Uncategorized

Opsi Fraksi Golkar Soal Umbul Tak Digubris Eksekutif

Pilarrakyat-Madiun, Opsi Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Madiun soal pengelolaan wisata umbul diserahkan ke pihak ketiga ‘tak digubris’. Sebab, Pemerintah Kabupaten Madiun tetap pada pendiriannya mengambilalih pengelolaan obyek wisata umbul dalam bentuk perusahaan daerah (Perusda).

Menurut Bupati Madiun H. Muhtarom, adapun pertimbangan pengelolaan wisata umbul akan dibentuk Perusda atau BUMD, diantaranya karena pemda selaku pemegang saham, mempunnyai kewenangan pengawasan serta untuk pengelolaan aset terpisah dari prosedur pengelolaan keuangan Pemkab Madiun.

“Selain pertimbangan itu, juga dimaksudkan agar APBD tidak terbebani dalam pengelolaan aset wisata umbul,” kata bupati Muhtarom saat sidang paripurna penyampaian jawaban bupati atas pandangan umum fraksi dalam rangka pembahasan lima raperda, di DPRD setempat kemarin (8/5/12).

Menyusul terpisahnya prosedur pengelolaan aset, tambahnya, maka Pemkab Madiun juga akan memberikan tambahan modal lancar untuk biaya operasional. “Sehingga diharapkan Pemerintah Kabupaten Madiun akan memperoleh keuntungan berupa bagian setoran deviden,” jelas Muhtarom.

Diketahui, sebelumnya Fraksi Partai Golkar sangat meragukan kemampuan perusda mengelola potensi pendapatan itu secara profesional dan menyarankan agar pengelolaan obyek wisata umbul diserahkan kepada pihak ketiga/swasta yang berkompeten di bidangnya. Pertimbangannya, sektor pariwisata mempunnyai gerak dinamisasi yang sangat tinggi. Sehingga orang atau lembaga yang berkecimpung di dalamnya harus mampu bekerja seirama, dengan kerja secara dinamis dan profesional.

Sementara itu, legislatif setempat kini mulai membentuk dua Panitia Khusus (pansus) lima raperda. Pansus I diketuai H. Ichsan Asyhari akan menggodok tiga raperda yaitu, Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah, raperda PDAM “Tirta Dharma Purabaya”, raperda Pengelolaan Sampah.

Sedangkan Pansus II diketuai Ririn Ekorinawati menggodok dua raperda yaitu raperda Perusahaan Daerah Obyek Wisata Umbul dan raperda Pencabutan Perda Tingkat II Madiun Nomor 9 tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pergudangan Kapuk Randu Agung. (re/yu)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: