//
you're reading...
Uncategorized

Fraksi Golkar ’Tolak’ Pembentukan Perusda Umbul

Pilarrakyat-Madiun, Rencana Pemerintah Kabupaten Madiun mengambilalih pengelolaan obyek wisata umbul dalam bentuk perusahaan daerah (Perusda) ‘ditolak’ Fraksi Partai Golkar. Partai dikenal kritis ini sangat meragukan kemampuan perusda mengelola potensi pendapatan itu secara profesional.

Hal itu terungkap saat penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas 5 raperda diajukan eksekutif, salah satunya raperda Perusaha obyek wisata umbul, kemarin (2/5/12).

”Apakah perusda yang akan dibentuk ini mampu menjawab tantangan (profesional,red) dan ataukah malah akan menjadi beban bagi pemerintah daerah?,” kata Gunawan Prasetyo juru bicara Fraksi Golkar.

Karena itu, Fraksi Golkar menyarankan agar pengelolaan obyek wisata umbul diserahkan kepada pihak ketiga/swasta yang berkompeten di bidangnya. ”Agar ada kejelasan kontrak dan target pemasukan bagi daerah setiap tahun,” pintanya.

Menjadi pertimbangan Fraksi Golkar, selama ini sektor pariwisata mempunnyai gerak dinamisasi yang sangat tinggi. Sehingga orang atau lembaga yang berkecimpung di dalamnya harus mampu bekerja seirama, dengan kerja secara dinamis dan profesional.

”Termasuk dalam pengelolaan obyek wisata umbul dengan harapan ada peningkatan PAD, perlu mengimbangi dinamisasi dengan cepat. Apakah perusda yang akan dibentuk ini mampu menjawab tantangan itu” tandasnya.

Sayangnya, sikap Fraksi berlambang beringin ini tidak diikuti empat fraksi lainnya. Seperti Fraksi PDI Perjuangan, Demokrat, PKB dan Partai Demokrasi Kebangsaan. Mereka lebih normatif dan mendukung terobosan baru kebijakan eksekutif itu. Sehingga tidak menutup kemungkinan, raperda perusda umbul berjalan mulus.

Sementara itu, Bupati Madiun H. Muhtarom dalam nota penjelasan 5 raperda mengungkapkan, pembentukan perusda umbul dalam upaya mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan dalam bidang pariwisata. Selain itu juga menggali dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah.

“Landasan hukum pengelolaan ditetapkan dengan Perda. Dalam melakukan usahanya, menerapkan prinsip inovatif, kreatif, kehati-hatian dan berusaha mencari keuntungan dengan menerapkan efesiensi dan profesional, tanpa mengesampingkan pelayanan prima pada masyarakat,” kata Muhtarom.

Mengenai struktur organisasi Perusda, nantinya akan dipimpin seorang direktur yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas dasar usulan dan pertimbangan Badan Pengawas. (re/wahyu)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: