//
you're reading...
Uncategorized

Polisi Periksa Sekretaris KPUD Soal Ijasah Bupati Muhtarom

Salinan Ijasah Muhtarom

Pilarrakyat-Madiun, Kasus keabsahan ijazah Muhtarom Bupati Madiun tampaknya menggelinding ke ranah pidana. Kemarin (26/04/12) pagi, penyidik Polres Madiun mulai melakukan pemeriksaan terhadap Abdul Malik Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Madiun.

Mantan Kasubag Teknis KPUD itu dimintai keterangan oleh penyidik mulai pukul 09.00 Wib dan berlangsung sekitar 30 menit. Pemeriksaan fokus seputar dokumen ijasah Muhtarom yang dipakai saat mencalonkan sebagai Bupati Madiun pada Pemilukada tahun 2008 lalu.

“Ya aku kemarin diperiksa terkait Pilkada 2008,” kata Abdul Malik kepada wartawan.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Madiun AKP Edy Susanto dikonfirmasi juga mengakui pihaknya mulai melakukan penyelidikan dan penyidikan soal ijasah Muhtarom, dengan meminta keterangan saksi dari staf KPU Kabupaten Madiun.

”Yang diperiksa baru Sekretaris (KPUD,red), terkait dengan ijasahnya Mbah Tarom yang dipakai saat Pilbup (Pemilihan Bupati,red) 2008 dan yang dilidik dari sisi tindak pidananya,” kata AKP Edy Susanto kepada wartawan.

Dijelaskan, dalam kasus ini pihaknya terus melakukan pengembangan dengan memeriksa sejumlah saksi lain yang terkait dengan permasalahan ini. Tidak terkecuali dari pihak-pihak sekolahan dimana Muhtarom sekolah dulu.

”Kita akan lakukan pemanggilan lagi pada orang lain (anggota KPUD,red) sesuai keterangan disebutkan Abdul Malik. Dan kemungkinan ke sekolah Mbah Tarom dulu. Sebab, waktu mencuat dulu, Polres penah lid tapi saat itu belum ada,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga berjanji bakal memanggil dan memeriksa Muhtarom, apabila hasil pemeriksaan saksi mengarah pada dugaan pemalsuan dokumen.

”Itu (Pemeriksaan) kalau ada keterangan mengarah ke sana (pemalsuan,red) . Tapi kalau tidak ada, ya (Muhtarom,red) tidak akan kita periksa. Dan hasil pemeriksaan saat ini belum mengarah pada pemalsuan dokumen,” tegasnya.

Sekedar mengingatkan, kasus keabsaan dokumen pendidikan milik Muhtarom mencuat kepermukaan setelah diungkap elemen masyarakat dipimpin Kyai Rifingi, diantaranya ke Mabes Polri, Polda Jatim, PTUN dan terakhir Gugatan Perdata oleh Heru Kuncahyono Cs Ketua Pentas Gugas Indonesia (PGI).

Dinilai, ijazah Muhtarom baik ijazah sekolah dasar (SD), madrasah tsanawiyah (MTs), dan madarsah aliyah (MA) janggal. Ada ketidaksinkronan tahun ijazah MTs dan MA milik Muhtarom. Ijazah MTs keluar tahun 1984 dan ijazah MA malah dikeluarkan sebelumnya yakni tahun 1972. Mereka juga mempermasalahkan berbedanya nama, tanggal lahir, dan nilai dalam ijazah Muhtarom.

Di ijazah SD tertulis nama Slamet Daroini, dalam ijazah MTs tertera nama Muhtarom, dan pada ijazah MA tertulis nama Mochtarom. Jumlah nilai dalam ijazah MTs juga dianggap salah, di mana di ijazah tertulis 158. Sedangkan, jika dijumlah dari semua nilai mata pelajaran, nilai total seharusnya 152.

Meski demikian, ijasah itu dipakai Muhtarom untuk syarat jadi anggota DPRD Kabupaten Madiun dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) periode 1999-2004. Sebelum masa jabatan di DPRD berakhir, dia jadi Wakil Bupati Madiun tahun 2003. Dan saat mencalonkan diri dalam Pilkada 2008, dia lolos verifikasi KPUD dan jadi bupati hingga sekarang.

Namun langkah hukum ditempuh para penggugat masih kandas di Pengadilan dan mengajukan upaya banding. Meski demikian, kasus ijasah masih tetap menjadi polemik yang belum ada kepastian hukumnya. Tak heran, jika kasus itu terus menggelinding hingga ‘bola panas’ itu sekarang ditangan Polres Madiun. (remi)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: