//
you're reading...
Uncategorized

DPU Janji Listrik dan PDAM Rusunawa Juli Tuntas

* Pasca Disegel PT. PLN

Pilarrakyat-Madiun, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bina Marga dan Cipta Karya (BMCK) Kabupaten Madiun berjanji pemasangan jaringan instalasi listrik untuk rumah susun sewa (rusunawa) di Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan, Juli ini tuntas.

Ini setelah, pihak PT Buana Construction selaku pelaksana proyek pembangunan rusunawa tidak bertanggungjawab atas pemutusan jaringan listrik rusunawa oleh PT. PLN (Persero) beberapa hari lalu.

Kepala DPU BMCK Kabupaten Madiun, Arnowo mengatakan, untuk pemasangan jaringan listrik dan PDAM rusunawa, pihaknya sudah mengalokasikan dana pada APBD 2012 sebesar Rp. 600 juta. ‘Kami berencana memasang jaringan listrik sendiri. Targetnya Juli ini, pemasangan listrik dan PDAM klir,’’ ujar Arnowo, kemarin (11/4).

Pihaknya juga menegaskan, jika biaya listrik rusunawa sampai saat ini sebenarnya masih menjadi tanggungan PT Buana Construction, hinggá adanya penyerahan rusunawa ke pusat. ”Pemutusan jaringan listrik, itu hanya miss komunikasi. Maklum, banyak penjaga rusunawa yang sering pulang ke luar kota.,’’ katanya.

Dijelaskan, sesuai rencana setiap unit rusunawa akan memiliki jaringan listrik sendiri dengan sistem pembayaran lewat pulsa. Sedangkan daya untuk setiap unit rusunawa akan dikoordinasikan dengan pihak PLN. ‘’Dana sebanyak itu juga kita pakai untuk pembangunan infrastruktur jalan. Jadi akses masuk rusunawa mudah,’’ terangnya.

Sedangkan mengenai status rusunawa, terang Arnowo, hingga saat ini menunggu penyerahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Hanya saja, pihaknya masih terganjal mekanisme penyerahan yang berbelit-belit.

”Sebelum diserahkan ke daerah, berkas rusunawa akan diserahkan Kementerian PU pada kementerian Keuangan untuk segera diproses. Dan posisi saat ini sudah diserahkan pada keuangan, kita tinggal tunggu hasilnya,’’ terangnya.

Menurutnya, apabila penyerahan status masih terkendal, tidak menutup kemungkinan, pihaknya akan menggunakan sistem pinjam pakai yang diatur dalam peraturan bupati serta perangkat lunak lain. Terutama yang mengatur nilai sewa hingga siapa saja yang berhak menempati.

‘’Kalau prosesnya lama, rencananya kita akan menggunakan sistem operasional pinjam pakai. Dan untuk target menempati, kami belum punya. Soalnya banyak intansi yang terlibat,’’ tandasnya.

Diketahui, proyek rusunawa senilai Rp. 12,6 miliar sebanyak sembilan lantai bersumber dari APBN. Tragisnya, selama proses pembangunan ditemukan banyak permasalahan. Baik kasus fisik maupun non fisik dan kondisinya sekarang mangkrak. Sisi lain, proses hibah tak kunjung selesai dan regulasi juga belum jelas. Ironis lagi, jaringan listrik telah disegel oleh PT. PLN, lantaran pihak PT Buana Construction belum bayar tagihan listrik bulan Maret. (re)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s