//
you're reading...
Uncategorized

SPBU Wajib Melayani BBM Bagi Petani

Pilarrakyat-Madiun, Keresahan masyarakat khususnya petani Desa Pulerejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun tentang pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi akhirnya terjawab. Sebab, seluruh SPBU di Kabupaten Madiun dihimbau agar tidak takut melayani petani yang membeli BBM dengan jerigen.

Hal itu terungkap saat hearing masalah dialami petani Desa Pulerejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun yang diwakili Kepala Desa setempat, dengan Komisi B DPRD, Senin (19/3). Dihadiri Bagian Perekonomian, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab Madiun, pemilik SPBU dan Kapolres Madiun.

“Jangan takut, kalau ada yang minta di isi jerigen, isi saja sesuai kebutuhan sepanjang ada surat keterangan. Tapi kalau kemudian surat keterangan itu disalah gunakan ya akan kami tindak tegas,” kata Kapolres Madiun AKBP Irwan Anwar saat hearing di DPRD Kab Madiun, Senin (19/03/12).

Menurutnya, pembatasan pembelian BBM, hal itu tidak dibenarkan. Sepanjang ada surat keterangan dari pemerintah desa, dan kebutuhan BBM bisa dipertanggungjawabkan, maka pihak SPBU harus melayani.

“Di Kabupaten Madiun ada 14 SPBU, dimana pun sepanjang ada surat keterangan harus dilayani. Terserah mau beli dimana,” jelas AKBP Irwan.

Ditegaskan, dalam mengantisipasi rencana kenaikan harga BBM, pihaknya sudah mengambil langkah yaitu seluruh SPBU sudah diundang pihaknya di Mapolres. Serta minta agar pemilik SPBU membuat laporan resmi, guna mencegah penimbunan. “Pada prinsipnya kebutuhan BBM tidak ada masalah baik itu distribusi dari depo ke SPBU,” ujarnya.

Sementara itu, dalam hearing juga disepakati agar kebutuhan petani akan BBM jenis solar menjelang musim garap MK 2 ini dilayani oleh 14 SPBU tersebar di Kabupaten Madiun.

“Kami minta agar tidak dicantumkan ketentuan per petani per hari dibatasi hanya dengan pembelian Rp. 70 ribu atau Rp. 100 ribu. Sebab, diaturan tidak ada. Kalau diaturan tidak ada, ya jangan dibatasi,” ujar Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Madiun, kepada para pemilik SPBU.

Suhartono pemilik SPBU mengatakan, pada prinsipnya para pemilik SPBU pasif dengan adanya kebijakan kenaikan BBM. Justru, para pemilik SPBU akan repot kalau kebijakan pembatasan diulang seperti tahun sebelumnya. “Karena itu, harus ada kesepakatan bersama mana-mana yang dimaksud dengan kategori menimbun,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Kadiskopindagta Tontro Pahlawanto menjelaskan, sudah ada regulasi untuk melindungi kebutuhan akan BBM. “Regulasi itu sudah tertuang di Perbup Madiun Nomer SK 188.45/185/KPTS/402.301/2012 tertanggal 16 maret 2012,” ujarnya.

Menurutnya, untuk mencukupi kebutuhan BBM ditingkat petani akan di handle oleh dinas pertanian, untuk UMKM ditangani Diskopindagta dan untuk krematorium ditangani Dinas DKP.

Diketahui, hearing digelar menyusul adanya aspirasi petani di Desa Pulerejo Kecamatan Pilangkenceng yang dikirimkan oleh Kepala Desa setempat, Rabu (14/3) pagi. Lantaran, pihak SPBU di Jl. Raya Ngawi – Pilangkenceng membatasi pembelian BBM solar oleh petani sebanyak Rp.100 ribu rupiah per hari. Dan pihak SPBU juga tidak melayani meski petani sudah membawa surat keterangan dari Kepala Desa, dengan alasan menunggu 1 April 2012. (re/yu)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: