//
you're reading...
Uncategorized

PNS Di Dua Satker Protes Kebijakan Mutasi Bupati

Pilarrakyat-Madiun, ‘Karut marut’ tata penyelenggaran pemerintahan di lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun dibawah kepemimpinan Muhtarom-Iswanto (Muis) kembali menguap. Buktinya, kebijakan mutasi pada 17 Pebruari lalu menuai protes dari kalangan PNS di dua Satuan Kerja (Satker).

Sebagian besar PNS eselon II, III dan IV di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UMKM Kab Madiun, tidak terima sejumlah staf dimutasi. Karena mereka sangat dibutuhkan.

Karena itu, BKD dinilai semena-mena dan arogan dalam mutasi. “Staf itu khan yang membina Kadin. Mereka sudah direncanakan menjadi pembantu dan sudah didiklat. Lha kalau di pindah otomatis khan harus noto lagi dari awal,” ujar sejumlah PNS, usai mengikuti Pembinaan Aparatur Pemerintah oleh Wabup Iswanto digedung Dinas Pengelolaan dan Keuangan Pemkab Madiun, Selasa (13/3) kemarin.

Mereka menilai, kebijakan Bupati Madiun memutasi staf itu muncul karena disinyalir adanya permainan dari oknum yang sudah puluhan tahun “ndongkrok’ di BKD.

“Sehingga ya wajar kalau sekarang ini kami memprotes dan nggandoli staf yang dimutasi. Akibat staf dimutasi, semua kegiatan jadi mundur. Kami heran kenapa BKD sekarang kesannya berubah menjadi Badan saKarepe Dewe,” keluh mereka.

Para PNS meminta Bupati Madiun berlaku adil dan ganti memutasi oknum BKD yang sudah puluhan tahun ngendon di BKD. Sayangnya mereka enggan menyebutkan secara rinci siapa nama oknum BKD yang dimaksud itu.“Mau tahu saja. Pokoknya semua PNS sudah tahu siapa mereka,” ujarnya.

Wakil Bupati Madiun Iswanto saat dikonfirmasi membenarkan adanya staf yang digandoli SKPD-nya. “Ada empat staf yang digandoli SKPD Dinsosnakertrans,” ujarnya.

Iswanto membantah jika kebijakan mutasi itu karena ulah oknum BKD. Menurutnya, kebijakan mutasi staf sudah melalui pertimbangan Baperjakat. Sehingga, harus dilaksanakan.

“Mutasi staf harus berjalan. Jika mereka dibutuhkan, nanti dilakukan evaluasi SK. Kalau SKPD itu ternyata butuh ya kenapa tidak,” ujarnya.

Informasi diperoleh, pada 17 Februari lalu sebanyak 17 staf di Dinsosnakertrans dan sebanyak 17 staf di Disperindagkop dan UMKM di mutasi Bupati Madiun.

Dari sekian staf yang dimutasi itu, masih ada sejumlah staf yang digandoli para kepala dinasnya, yaitu, 6 staf Disperindagkop dan 8 staf di Dinsosnakertrans.

Sementara itu, Dinas PU Pengairan yang sebenarnya membutuhkan 10 tenaga staf sarjana tehnik, justru hanya di drop lima tenaga staf. Itu pun basic pendidikannya sosial dan lulusan SMA.

Sedang PU BMCK yang sebenarnya juga butuh tenaga staf dalam jumlah banyak, Cuma di drop satu orang tenaga staf. (re/yu)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: