//
you're reading...
Uncategorized

DPRD Pansuskan Kasus Retail Ilegal

Pilarrakyat-Madiun, Kasus pendirian supermarket/minimarket illegal di Kabupaten Madiun terus menggelinding. Guna mengungkap misteri dibalik rekayasa kebijakan pengeluaran ijin, Komisi A DPRD mendesak pembentukan panitia khusus (Pansus) kasus tersebut.

Hal itu diungkapkan Wiyono anggota Komisi A Fraksi PKB, disela-sela sidak tiga hari mulai tanggal 5-7 Maret 2012, terkait perijinan keberadaan menjamurnya retail di Kabupaten Madiun, belum lama ini.

“Tujuan pembentukan Pansus untuk membongkar adanya sindikat mafia perijinan mini market. Karena Komisi A mendapatkan informasi, jika para pemilik minimarket mengaku sudah mengurus ijin kepada seseorang. Tetapi, ijin yang diuruskan itu tak kunjung terealisasi,” kata Wiyono.

Dia juga mengusulkan, agar sebelum Pansus digelar, semua pihak baik legislatife, yudikatif dan eksekutif dilibatkan untuk dimintai sumbangsih pemikirannya. ”Jika nantinya ditemukan penyimpangan dalam pengurusan ijinnya, khan bisa juga dilimpahkan ke ranah hukum,” jelasnya.

Hasil sidak diketahui, ada sejumlah retail yang belum mengantongi ijin sudah berani beroperasi. ‘’Lha ini menjadi pertanyaan besar dan harus diungkap. Kalau informasi itu benar, kemana aliran dananya,’’ terangnya.

Karena itu, Komisi A menduga, ada rekayasa kebijakan dibalik maraknya pendirian mini market. Buktinya, dari hasil sidak telah ditemukan belasan minimarket “bodong” nekat beroperasi.

“Yang dibutuhkan sekarang adalah meluruskan aturan. Jangan sampai ada pelanggaran ijin minimarket. Karena berdampak pada pendapatan. Selain itu, kebijakan itu merugikan kepentingan pelaku usaha kecil,’’ ujar Wiyono.

Sementara itu, Anang Suyatno anggota Komisi A Fraksi PDIP mengatakan, pihaknya memberikan waktu selama satu bulan kepada Pemkab Madiun untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Ultimatum itu, sesuai kesepakatan bersama saat hearing dengan Indagkop, KPPT, Bagian Perekonomian dan Pol PP beberapa hari lalu. Yaitu, memberikan waktu selama satu bulan untuk mencari solusi atas kasus tersebut,” ujarnya.

Ditandaskan Anang, pihaknya berkomitmen akan membuka persoalan ini hingga tuntas. Pasalnya, saat sidak berlangsung, tidak sedikit para pemilik mini market yang mangkir dan tidak mau menemui anggota dewan.

”Selain itu, ditemukan pula sebanyak 16 mini market “bodong” (ilegal) tapi nekat beroperasi. Hasil sidak itu bisa jadi bukti. Ada yang menyalahi aturan dan ada pula pelanggaran. Banyak ditemukan ijin mati dan tidak lengkap,” katanya.

Terkait hal itu, Bambang Margono, Kepala KPPT Kabupaten Madiun memastikan, pengurusan ijin terhadap pendirian minimarket akan ditutup untuk sementara waktu. Dan baru akan dibuka, setelah adanya revisi Perbup Madiun No. 36/2009.

“Kami butuh waktu sebulan untuk merevisinya. Jadi, bagi yang mau ngurus ijin baru, ya harus menunggu revisi Perbup. Sedangkan ijin yang sudah habis masa berlakunya harus diperpanjang lagi,” ujarnya.

Disinggung dana siluman pengurusan ijin, Margono memastikan, jika hal itu tidak ada. “Kalau soal menertibkan minimarket bodong itu tugas dari Satpol PP karena kami hanya kebagian mengurusi ijin saja,’’ ujarnya. (re)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s