//
you're reading...
Uncategorized

Dimyati dan Andang Menolak Diangkat Jadi Pengurus Parade

Pilarrakyat-Madiun, Dimyati Dahlan dan Andang Taruna akhirnya menolak diangkat sebagai pengurus Parade Nusantara DPD Kabupaten Madiun periode 2012-2017 pimpinan Suwarno.

“Dalam SK Nomor : 0015/DPN-PRDN/SK/II/2012 sebenarnya beliau sudah ditetapkan menjadi pengurus. Tetapi dalam perjalanannya ternyata yang bersangkutan tidak mau. Ya sudah. Langsung kami adakan musyawarah untuk evaluasi SK,” kata Wakil Ketua Parade Nusantar DPD Kab Madiun, Bendi Laviana.

Dijelaskan, posisi Dimyati Dahlan sebelumnya diangkat sebagai Ketua Pembina kini digantikan Suparpti anggota DPRD Kab. Madiun fraksi PDK. Sedangkan posisi Andang Taruna sebagai Ketua Bidang Pemerintahan diisi oleh Suradi.

“Selanjutnya, kami diminta melakukan penyempurnaan serta membentuk pengurus dari tingkat kecamatan hingga tingkat desa. Lampiran SK-nya kami bawa langsung dari Jakarta, Senen (05/3) kemarin,” jelas Bendi.

Hingga berita ini ditulis, baik Dimyati Dahlan maupun Andang Taruna belum berhasil dikonfirmasi.

Diberitakan sebelumnya, DPN Parade Nusantara menerbitkan SK penetapan kepengurusan DPD Parade Nusantara Kabupaten Madiun periode 2012-2017 tertuang dalam SK No : 0015/DPN-PRDN/SK/II/2012 tertanggal 17 Februari 2012. Kemudian Dimyati diangkat sebagai ketua pembina.

Namun, Dimyati Dahlan yang juga Anggota DPN Parade Nusantara justru mengaku tidak tahu menahu jika dirinya masuk sebagai dewan pembina. Lantaran tidak pernah ada konfirmasi. Kendati demikian, secara dejure (legal formal) dirinya tetap sebagai Anggota DPN Parade Nusantara. Selain itu juga sebagai Ketua Parade Kabupaten Madiun yang dirikan pada tahun 2007 lalu.

Sementara itu seperti dilansir media, Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) V Brawijaya Mayor Jenderal Murdjito sebelumnya juga meminta semua pihak mewaspadai sejumlah peristiwa yang dapat mengancam keamanan di wilayah Provinsi Jawa Timur. Termasuk menyebut gerakan Parade Nusantara, yakni aksi kepala desa yang mendesak disahkannya Undang-Undang Desa perlu diwaspadai. “Ini bisa merongrong kewibawaan pemerintah dan mengancam stabilitas nasional,” katanya. (jur/yu)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s