//
you're reading...
Uncategorized

Satpol PP Tidak Berani Tindak Tegas Retail Bodong

Pilarrakyat-Madiun, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Madiun seperti ‘macan ompong’. Buktinya, meski sudah ada perintah dari Bupati Madiun Muhtarom, namun hingga kini belum berani memberikan sanksi tegas terhadap belasan supermarket/minimarket (retail,red) ilegal (bodong,red).

Tak heran, jika membuat kalangan Anggota Komisi A DPRD setempat kecewa kinerja para penegak Peraturan Daerah (Perda) tersebut. “Pak Kasatpol PP, Perbup 36/2009 itu untuk dilaksanakan atau untuk diabaikan. Kenapa kalau ada reklame “bodong” digaruk, tapi, kalau mini market “bodong” kok tidak digaruk,” tanya Ketua Komisi A, Slamet saat hearing dengan Kasatpol PP Agus BW belum lama ini.

Komisi A meminta, agar Kepala Satpol PP segera mengambil langkah konkrit. “Jangan menunggu perintah. Khan bisa mengambil inisiatif lain. Karena kalau nunggu perintah itu mustahil. Wong perintahnya cuma statement. Pol PP harus tegas menegakkan aturan,” pinta Slamet.

Kepala Satpol PP Kabupaten Madiun Agus BW dihadapan Komisi A mengaku, belum adanya tindakan terhadap retail ilegal karena masih menunggu perintah secara resmi dari Bupati Madiun. “Belum ada perintah resmi pak. Kami baru menerima perintah secara lisan untuk melakukan pendataan,” jawabnya.

Sisi lain, pihaknya juga mengaku langkahnya juga terkendala adanya Perpres No 112 tahun tahun 2007. Kendati demikian, pihaknya siap mengambil langkah konkrit, hanya saja semua itu akan dilakukan sesuai tahapan. ”Langkah konkrit akan dilakukan sesuai tahapan. Kami akan memberikan teguran lisan dan tertulis. Jika peringatan tidak digubris, barulah akan dilakukan penindakan,” ujarnya.

Sedangkah langkah awal ditempuh saat ini baru tahap pendataan untuk mendapatkan data by name by addres tentang mini market yang sudah dan belum berijin. Hasilnya akan digunakan untuk merevisi perbup 36/2009.

”Dari hasil pendataan sementara, terdapat 26 mini market / super market dan toko modern di wilayah Kab Madiun. Dari jumlah itu, sebanyak 16 retail ditengarai ilegal. Dan 10 retail berjaringan lainnya yang terdiri dari enam mini market dan empat pertokoan modern sudah mengantongi ijin. Tapi, ijin tersebut belum sesuai dengan perbup 36/2009,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, dituding tidak pro rakyat, pasca terkuaknya supermarket / minimarket ilegal di wilayah Kabupaten Madiun, membuat Bupati Madiun H. Muhtarom ‘berang’. Kamis (16/2/12), pihaknya langsung memerintahkan Kepala Satpol PP melakukan penutupan/penyegalan terhadap retal ilegal tersebut.

Menurut Muhtarom, akibat kondisi tersebut telah memunculkan kesan, pihaknya di peta kompli oleh pemilik modal. Sisi lain, keberadaan ritel itu memang bisa berdampak negatif. Jika tidak segera disikapi, dikwatirkan akan memicu gejolak ditingkat masyarakat. (re)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: