//
you're reading...
Uncategorized

Dewan Menilai Maraknya Retail Upaya Pemiskinan

Bagus Rizki


Pilarrakyat-Madiun, Kebijakan Pemerintahan Bupati Madiun H. Muhtarom yang terkesan berpihak kepada kepentingan pemodal (capital) supermarket/minimarket terus menuai kecaman pedas dari kalangan anggota legislatif setempat. Dinilai, maraknya toko modern itu sebagai upaya pemiskinan bagi masyarakat Kabupaten Madiun.

“Keberadaan mini market justru akan menghidupkan kapital yang akhirnya melahirkan kapitalis. Ini upaya pemiskinan. Masyarakat sudah dipaksa untuk bergantung pada pemilik modal,” ungkap anggota Komisi A, Bagus Rizki Dinarwan, saat hearing antara KPPT, Bagian Perekonomian, Dinas Perindagkop dan UMKM menyikapi menjamurnya retail berjaringan, digelar kemarin (28/2).

Hasil penelusuran dilakukan, jelasnya, keberadaan supermarket/ minimarket di hampir 15 Kecamatan di Kabupaten Madiun banyak yang tidak mengantongi ijin dan melanggar ketentuan diatur dalam Perbup 36 tahun 2009. Dimana jarak antara minimarket dengan minimarket lainnya, serta pasar tradisional sangat berdeketan.

Pelanggaran lainnya, dalam tahap pendirian juga tidak melalui studi kelayakan. Termasuk, analisis dampak lingkungan hidup, aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat. Belum lagi, diabaikannya kemitraan dengan usaha kecil.

“Contoh kecil saja. Sejauh ini apakah sudah ada kemitraan yang dilakukan oleh pemilik modal. Coba di cek kalau nggak percaya, apakah ada produk unggulan kita berupa brem yang dijual di mini market. Jawabnya, pasti tidak ada,” kata pilitisi muda Partai Golkar ini.

Karena itu, pihaknya mendesak Pemkab Madiun mulai berfikir luas dan memikirkan efek samping dari pendirian mini market di Kab Madiun. “Jalankan fungsi pemerintah, bagaimana caranya agar kapital tidak berkumpul di satu titik. Ini untuk kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai satu orang pemilik modal bisa hidup, tetapi, sembilan usaha kecil justru malah mati,” pintanya.

Sementara itu, Kepala KPPT Kab Madiun Margono mengakui, jika keberadaan mini market diwilayahnya menyimpang dari ketentuan Perbup Madiun. “Kalau melihat realita dilapangan, memang mereka itu menyimpang dari Perbup 36 / 2009,” aku Margono.

Meski demikian, pihaknya mengklarifikasi jika jumlah retail yang ilegal bukan 22 retail, melainkan hanya 16 retail. Sedangkan sebanyak 10 retail berjaringan lainnya sudah mengantongi ijin. ”Tapi, ijin yang mereka kantongi itu juga masih belum lengkap. Sekarang ini semua retail itu masih dalam proses pendataan,” ujarnya.

Keterangan diungkapkan Margono, tampaknya bertolak belakang dengan Kepala Seksi KPPT Kabupaten Madiun, Yayuk Sri Wahyurini, saat hearring dengan DPRD sebelumnya. Saat itu, Yayuk mengungkapkan dari 29 retail, yang mengantongi ijin baru 7 retail. Sehingga ada kesan janggal dan ditutupi dalam masalah proses perijinan retail dan keberanian pemodal mendirikan retail tanpa lebih dulu melengkapi ijin, disinyalir adanya ijin prinsip. (re)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: