//
you're reading...
Uncategorized

Bahas Supermarket Bodong, Dewan Dilecehkan Tiga Kepala Satker

Pilarrakyat-Madiun, Wakil Rakyat DPRD Kabupaten Madiun kembali dilecehkan oleh pejabat eksekutif Pemerintah Kabupaten Madiun. Lantaran, tiga Kepala Satuan Kerja (Satker) mangkir dari hearing, Kamis (16/02/12). Akibatnya, eksekutif yang ditunjuk mewakili kepala Satker masing masing diusir dari ruang hearing.

Sedianya, hearing n digelar antara Komisi A DPRD Kab Madiun dengan empat Kepala Satker, dalam rangka membahas maraknya supermarket / minimarket dan toko modern “bodong” (ilegal). Diantaranya, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM (Disperindagkop dan UMKM), Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH), Kepala Satpol PP serta Kepala Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu (KPPT).

Sayangnya, dari ke-empat Kepala Satker yang diundang hanya satu orang Kepala Satpol PP Kab Madiun, Agus BW yang bersedia hadir. “Dengan tidak hadirnya Kepala SKPD (satker) dalam rapat dengar pendapat, justru melecehkan lembaga dewan,” kata Bagus Rizki Dinarwan, anggota Komisi A, Kamis (16/2).

Karena itu, Bagus beranggapan rapat dengar pendapat dinilai tidak layak digelar, karena hanya dihadiri pejabat yang tidak berkepentingan dengan materi pembahasan. Sebab itu, Komisi A sepakat meminta mereka untuk segera meninggalkan ruang Komisi D dan menunda rapat dengar pendapat.

Ditambahkan, jika memang Kepala SKPD tidak bisa hadir, mestinya bisa memberikan konfirmasi kepada pimpinan DPRD maupun Komisi A. Terlebih, sudah ada kesepakatan antara Ketua DPRD Y. Ristu Nugroho dengan Sekda Kab Madiun Soekardi, apabila ada hearing yang dilaksanakan oleh dewan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak, rapat dengar pendapat harus dihadiri oleh Kepala SKPD. “Tapi kenyataannya, anda tahu sendiri. Kami merasa, dewan tidak dihargai,” ujar politisi Golkar ini.

Rasa kecewa juga diungkapkan Ketua Komisi A, Slamet. Menurutnya, alasan pengusiran itu dikarenakan perwakilan pejabat tersebut dianggap bukan sebagai pejabat yang berkepentingan untuk menghadiri rapat dengar pendapat.

“Sebenarnya, dewan sangat mengharapkan Kepala SKPD itu hadir guna mengetahui sejauhmana kebijakannya terkait kasus tersebut, tapi, yang hadir kok malah perqwakilannya,” kata Slamet. (remi/hendri)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: