//
you're reading...
Uncategorized

LSM Walidasa Ditentang Warga Pembahu PT. Perkebunan Kandangan

Pilarrakyat-Madiun, Langkah aktivis LSM Wahana Lingkungan dan Pendampingan Masyarakat Agraris (Walidasa) menyoal managemen PT. Perkebunan Kandangan di Desa/Kec Kare Kab. Madiun karena dinilai merugikan masyarakat akhirnya menuai perlawanan dari warga.

Hal itu terungkap saat hearing antara Komisi B DPRD Kab. Madiun dengan perwakilan warga pembahu lahan PT. Perkebunan Kandangan, di Kantor DPRD setempat, yang dihadiri sekitar puluhan warga dan LSM Walidasa, Kamis (26/01).

Warga menilai, PT. Perkebunan Kandangan dikelola PT Haraka Kitri Indah selama dinilai justru telah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Karena itu, apabila LSM Walidas mendesak pencabutan Hak Guna Usaha (HGU), maka justru akan mengancam kesejahteraan masyarakat.

“Desakan LSM Walidasa di media santer sekali. Bahkan, menyebut, kalau keberadaan perkebunan kopi Kandangan itu merugikan masyarakat sekitar. Itu tidak betul. Yang benar justru malah, perkebunan kopi Kandangan sangat menguntungkan warga setempat,” ujar Darsianto, koordinator masyarakat pembahu PT. Perkebunan Kandangan, dihadapan anggota Komisi B DPRD Kab Madiun, Kamis (26/1).

Hal serupa juga diungkapkan sejumlah perwakilan warga pembahu lainnya. “Kami tidak dirugikan. Tapi justru malah diuntungkan,” ujar Sudarto perwakilan masyarakat pembahu lainnya.

Sehingga, kata dia, dengan adanya kerjasama antara pengelola dengan masyarakat pembahu itu, sekitar 410 kepala keluarga bisa bertahan hidup. Bahkan, bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. “Kami bisa cukup dan bisa menyekolahkan anak, ya karena Kandangan itu,” ujarnya.

Sebab itu, pihaknya mendesak, agar permasalahan ijin HGU yang disoal LSM Walidasa secepatnya diselesaikan. “Kalau dalam waktu tertentu tidak diselesaikan, kami akan turun gunung bersama masyarakat yang lain,” ancamnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Joko Setiyono mengaku sangat memahami keluhan yang disampaikan tersebut. Dia juga berjanji segera mengambil langkah menindaklanjuti aspirasi tersebut ke Pemkab Madiun agar ada titik temu. “Sejak awal kami sudah minta agar Kandangan di fokuskan untuk masyarakat. Siapa pun yang mengelola. Jangan sampai ada kepentingan lain,” ujarnya.

Sisi lain, juga meminta kepada LSM Walidasa untuk memahami terkait pengaduan yang telah disampaikan tentang permasalahan PT. Perkebunan Kandangan, karena selama ini masyarakat Desa/Kec. Kare tidak pernah merasa di rugikan oleh PT. Perkebunan Kandangan.

Diketahui, kegiatan hearing tersebut sebagai tindaklanjut dari pengaduan yang dilayangkan LSM Wahana Lingkungan dan Pendampingan Masyarakat Agraris (Walidasa) ke DPRD Kab Madiun dihadiri pejabat dari Dinas Hutbun, PU Binamarga, Bappeda, BPN dan KPPT.

Dalam hearing, Yani, warga sekitar perkebunan menuntut, pengelola kebun kopi kandangan bisa lebih terbuka dan mau melibatkan masyarakat dalam pengelolaanya. Pasalnya, selama ini PT Haraka Kitri Indah dinilai tertutup dan tidak pernah mau melibatkan masyarakat untuk ikut beraktifitas mengelola perkebunan kopi kandangan.

Selain itu, dia juga meminta agar dinas terkait mempertimbangkan perpanjangan ijin HGU yang akan habis berlakunya pada 31 Desember 2012 mendatang. Apalagi, pengelolaan HGU disinyalir melenceng dari ijin HGU. Sebab itu, mereka mendesak agar dinas terkait mencabut ijin HGU. “Jika perlu ijin HGU dicabut saja dan dikembalikan ke negara agar bisa dikelola dengan benar,“ pintanya, Selasa (10/1) lalu. (remi)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: