//
you're reading...
Uncategorized

Ngluruk Kantor Desa, Perangkat Tuntut SK Pemberhentian

Pilarrakyat-Madiun, Puluhan warga Dusun Sejan, Desa Gemarang, Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun, Selasa (24/1/12) ngluruk kantor desa setempat. Mereka menuntut kejelasan soal SK pemberhentian dua orang pamong desa, pasca keluarnya putusan PTUN Surabaya yang membatalkan proses pengisian pamong desa setempat Maret 2010 lalu.

Perwakilan warga dikoordinatori mantan Kepala Dusun Sejan Sumitro dan mantan Jogoboyo, Triwoyo Didik Suyakto. Datang ke kantor desa sekitar pukul 9.40 wib. Diterima Kades Gemarang Dari, Camat Gemarang, Mashudi dan Kasipem Agus Juwairi.

Dalam kesempatan tersebut, Sumitro menyampaikan, selama 1 tahun lebih 3 bulan, dirinya menjabat Kasun. Namun, pasca keluarnya putusan PTUN Surabaya No 13/B/2011/PT.TUN.SBY jo No 54/G/2010/PTUN.SBY tanggal 25 April 2011 lalu, dirinya mengaku belum diberi SK pemberhentian oleh Kades.

“Padahal saya masih pegang SK pengangkatan. Lha saya kok cuma disuruh berhenti saja, tanpa diberi SK pemberhentian. Terus kedudukan saya ini bagaimana. Apakah masih sebagai kasun atau tidak,” ungkapnya.

Karenanya, dalam konteks ini, dia perlu mendapat adanya kejelasan dari Kades. Pasalnya, sejauh ini masyarakat di Dusun Sejan masih menganggapnya sebagai kepala dusun. “Saya minta ini semua dijawab, supaya tidak terjadi simpang siur ditingkat masyarakat,” ujarnya.

Senada diungkapkan Triwoyo Didik Suyakto. Dia menilai, proses di PTUN janggal. Pasalnya, satu orang pengacara mewakili penggugat dan tergugat. Dalam proses persidangan di PTUN, semua pihak terkait masalah tersebut tidak diundang.

Ditambah, dalam putusan PTUN Kades dinilai tidak pernah menyampaikan pembelaan. Ujungnya Kades kalah dipersidangan. Selain itu, belum ada pencabutan SK pamong desa pasca keluarnya putusan PTUN. Tapi, Kades sudah melakukan pengisian ulang perangkat desa. “Lalu kedudukan SK bagaimana. Karena SK tersebut kami jadikan pedoman,” ujarnya.

Menanggapi tuntutan dua orang mantan anak buahnya tersebut, Kades Gemarang mengatakan, SK sebenarnya sudah pernah diberikan. Tapi, oleh yang bersangkutan selalu ditolak dengan alasan tidak jelas.
“Saya nggembol SK ngalor ngidul di tas. Kalau sekarang mau dipermasalahkan, saya menyerahkan sepenuhnya pada Pak Mitro dan Mas Didik,” ujarnya.

Untuk mencari jalan tengah atas masalah tersebut, Camat Gemarang Mashudi menyampaikan penjelasan tafsir putusan PTUN. Yang intinya menyebutkan, jika pasca keluarnya putusan PTUN Surabaya No 13/B/2011/PT.TUN.SBY jo No 54/G/2010/PTUN.SBY tanggal 25 April 2011, Kepala Desa Gemarang sudah melakukan pencabutan SK.

Yaitu, SK Kades Gemarang No 141/558/SK/402.311.05/2010 tertanggal 17 Maret 2010 tentang pengangkatan perangkat desa. “SK tersebut sudah dicabut. Dengan demikian putusan PTUN sudah dilaksanakan. Dan tidak ada masalah,” ujarnya.

Karena itu, dalam kesempatan tersebut, Camat Mashudi mempersilahkan Kades Gemarang menyampaikan lagi SK pemberhentian dua orang mantan pamong tersebut. Tapi, hal itu belum bisa diterima oleh Sumitro dan Triwoyo Didik Suyakto.

Selanjutnya, kedua orang mantan pamong desa itu menunjuk ke penasehat hukumnya Dwi Darminto, apakah menerima SK tersebut atau tidak.

Lalu, Dwi Darminto menyatakan keberatan menerima SK pemberhentian tersebut dari Kades. “Kami masih akan mempelajari dulu isi putusan PTUN. Setelah kami pelajari, apakah selanjutnya kami akan menerima atau menolak, itu soal nanti,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, Tri Tiwik Suryaningsih melakukan gugatan terhadap Dari, Kepala Desa Gemarang. Berawal dari adanya kebijakan Kades yang melakukan pengisian perangkat desa pada bulan Maret 2010 lalu.

Dalam pengisian perangkat itu, terindikasi sarat kepentingan dan terkesan slintutan. Dimana, ujian calon perangkat yang digelar pada saat itu langsung keluar hasil pengumuman dinyatakan peserta tidak lulus ujian.

Sedangkan nama-nama yang dinyatakan lulus terindikasi adalah orang dekat Kepala Desa. Lantaran tak terima dengan kebijakan itu, Tri Tiwik Suryaningsih menggugat Kades Gemarang melalui PTUN Surabaya. Hakim PTUN Surabaya pun memenangkan Tri Tiwik Suryaningsih.

Selanjutnya, Kades Gemarang mengajukan banding. Namun, dalam kasus tersebut kembali dimenangkan Tri Tiwik Suryaningsih.

Selain membatalkan dan mencabut SK Kades, dalam putusan sidang TUN yang diketuai Majelis Hakim Tedi Romyadi menyatakan bahwa perkara tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali berdasar surat keterangan panitera PTUN Nomor : 54/SK/PANG.2010/PTUN.SBY tertanggal 25 April 2011 tentang pembatasan kasasi dan peninjauan kembali.

Sebelumnya, tujuh peserta ujian perangkat yang dinyatakan lulus ujian. Dan, sudah dilantik sebagai perangkat desa. Tapi, terpaksa mereka harus menanggalkan SK-nya. Yaitu, Wisang Wijaya (Staf Urusan Pemerintahan); Tri Woyo Didik Suyakto (Jogoboyo Dusun Sejan); Yudi Agus Setiawan (Jogoboyo Mundu); Sumitro (Kepala Dusun Sejan); Siranto (Modin); Muhdi (Staf urusan Kemasyarakatan); dan Wanto (Kebayan Beran). (remi)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s