//
you're reading...
Uncategorized

Segudang PR Pemerintahan MUIS Disorot Komisi A

Pilarrakyat-Madiun, Segudang permasalahan/pekerjaan rumah (PR) yang belum dituntaskan oleh Pemerintahan Bupati Madiun H. Muhtarom-Iswanto (MUIS) ditahun 2011, mendapat sorotan tajam dari kalangan Komisi A DPRD setempat. Eksekutif didesak untuk menyelesaikan permasalahan yang selama ini terkesan digantung.

Sesuai catatan Komisi A DPRD Kab Madiun, segudang masalah yang selama ini menggantung untuk segera diselesaikan diantaranya, masalah sertifikat lahan resettlemen Waduk Kedungbrubus, penerapan E-KTP, kesejahteraan guru TK, penataan makam Tionghoa, persoalan ijin huller keliling serta sejumlah persoalan lain.

”Persoalan sertifikat resettlemen Waduk Kedungbrubus adalah PR besar yang harus dituntaskan Pemkab Madiun di tahun 2012 ini,” kata Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Madiun.

Menurut Slamet, hal ini dikarenakan terbitnya SK Menhut No. 43/Menhut/II/2011 tertanggal 17 Pebruari 2011 tentang penunjukan areal pengganti dari tukar menukar kawasan hutan produksi seluas 40,44 hektar di Kabupaten Pacitan, telah ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi tetap.

Karena itu, jelasnya, dengan telah diterbitkannya SK Menhut tersebut, telah dilakukan penetapan batas wilayah/tata batas tanah oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Yogyakarta.

“Sudah ditangani tapi nampaknya belum selesai. Karena, setelah itu mestinya dilakukan penerbitan SK pelepasan kawasan hutan yang digunakan untuk resetlemen kepada Pemkab Madiun. Baru kemudian proses sertifikat dilaksanakan. Pada masalah ini lho yang mendesak dituntaskan,” ujar Slamet.

”Untuk mendesak agar SK pelepasan tersebut segera terbit, Pemkab Madiun harus lebih pro aktif,” tambahnya.

Sisi lain, persoalan penerapam E-KTP, dilapangan masih banyak ditemukan adanya Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang amburadul. “Masak ada orang yang sudah pindah tempat tapi masih tercantum di KK. Selain itu, ditemukan pula tanggal kelahiran yang tidak cocok dengan yang tercantum di ijasah atau di akte kelahiran,” ujarnya.

Akibat dari amburadulnya NIK kependudukan, jelas Slamet, sekarang banyak warga yang komplain kepada pamong desa dan terpaksa harus mengurus ulang NIK-nya tersebut.

”Kami minta kepada Pemkab Madiun agar membenahi NIK, sebelum benar-benar merealisasikan pelaksanaan e-KTP. Tidak hanya itu, Pemkab Madiun agar memperhatikan gaji dan tunjangan guru TK. Baik yang berstatus PNS, maupun yang masih berstatus tenaga honorer,” katanya.

Keberadaan guru TK jika dibandingkan dengan keberadaan guru PAUD, jauh lebih lama guru TK. Namun, jika ditinjau dari sisi kesejahteraan, antara yang diterima guru TK dengan yang diterima guru PAUD, sangat njomplang.

“Ketika melihat kenyataan dilapangan, para guru TK itu hanya mendapatkan tunjangan Rp. 150 ribu perbulan. Tidak sebanding dengan pengabdian yang diberikan selama ini. Karena itu, Komisi A mendesak, pada PAK tahun anggaran 2012 kesejahteraan guru TK supaya dianggarkan,” katanya.

Sementara itu, juru bicara Komisi A Suparno Budi Santoso ikut menambahkan. Persoalan lain yang mendesak untuk diselesaikan Pemkab Madiun, adalah yang terkait dengan kawasan TPU Tionghoa berlokasi di Desa Sambirejo, Kecamatan Jiwan yang kini sudah berubah fungsi sebagai ajang mangkal PSK liar.

“Komisi A menghendaki, ada penataan dikawasan tersebut. Karena dengan banyaknya bangunan yang dijadikan tempat esek-esek liar, akan berdampak langsung pada warga sekitar. Kesannya kumuh. Mengakibatkan, warga Tionghoa enggan menempati area makam tersebut. Dan warga sekitar yang berprofesi sebagai penggali makam kehilangan pekerjaan,” ujarnya.

Terkait tidak adanya aturan jelas, mengenai engaturan usaha penggilingan padi tetap dengan huller keliling, Suparno memprediksi akan memunculkan persoalan baru di Kabupaten Madiun. Sebab, oleh sebagian pengusaha penggilingan tetap, keberadaan huller keliling dianggap telah mematikan usahanya.

”Komisi A minta. Pemkab Madiun segera menerbitkan aturan yang jelas. Pasalnya, jika tidak ada aturan yang jelas terkait persoalan tersebut, dikhawatirkan akan muncul konflik yang terjadi antara pemilik penggilingan padi tetap dengan huller keliling,” ujar legislator Partai Golkar tiga periode ini. (mi)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: