//
you're reading...
Uncategorized

Dewan Tuding Pelaksanaan Program Di Eksekutif Amburadul

Pilarrakyat-Madiun, Komisi B DPRD Kabupaten Madiun kecewa dengan kinerja eksekutif Pemkab Madiun. Sebab, sejumlah program dibiayai dana APBD Kabupaten, Propinsi dan APBN tahun anggaran 2011 banyak yang amburadul.

Salah satunya, pengelolaan anggaran program Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau (DBHCT) senilai Rp. 7,3 miliar. Sebab, penggunaan anggaran program DBHCT terkesan asal habis.

“Kami melihat penggunaan anggaran asal habis dan jauh dari kemanfaatannya,” kata Joko Setijono, Koordinator Komisi B sekaligus Wakil Ketua DPRD Kab Madiun.

Dicontohnya, pengelolaan dana DBHCT senilai Rp. 2 miliar di Disperindag, dalam bentuk modal sebesar Rp. 500 juta untuk Industri Usaha Kecil di Kab Madiun.“Dana Rp. 500 juta baru digelontorkan mendekati injury time tutup buku Desember kemarin,” jelasnya.

Ironisnya, kualifikasi para penerima program bantuan modal, sebenarnya patut dipertanyakan.“Jadi, IKM penerima bantuan itu asal diberi saja tanpa di cek kualifikasi dan standarisasinya. Apakah IKM tersebut benar-benar layak dapat bantuan atau tidak, masih diragukan,” tandasnya.

Selain itu, permasalahan terjadi juga bantuan dalam bentuk peralatan. Ini bisa diketahui dari banyaknya bantuan peralatan yang ndongkrok tidak berfungsi. Contohnya Resi gudang dan Pasar Beras Muneng.

“Hal ini terjadi karena salah perencanaan dan tidak adanya grand design pengelolaan DBHCHT. Apalagi, sekarang ini pengelolaan DBHCHT dibawah naungan Bagian Perekonomian,” katanya.

Ditambahkan, Komisi B juga menyorot amburadulnya pelaksanaan sejumlah program yang ada di Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Joko menilai, banyak proyek yang ada di Disbun, tetapi, pelaksanaannya tidak jelas.

Salah satu diantara proyek yang dinilai amburadul adalah proyek pembibitan kakao. “Berapa puluh ribu bibit kakao yang ditanam, tapi, sekarang ini tinggal berapa. Semua tidak jelas,” ungkapnya.

Selain itu, program kebun bibit rakyat yang kerjasamanya dengan Bengawan Solo juga dinilai tidak jelas. “Nek maune nandur sepuluh ewu, saiki kari piro, kuwi yo ora jelas,” ujarnya dengan nada kecewa.

Dan yang lebih menjengkelkan, ketika Disbun menerima program Tersier, pihaknya sama sekali tidak dilibatkan untuk ikut membantu menentukan titik proyek. “Titik proyeknya ngawur dan sama sekali tidak mengindahkan masukan Komisi B,” tandasnya diamini anggota Komisi B lainnya.

Sementara itu, Balai Bibit Ikan pada Dinas Peternakan dan Perikanan juga dinilai sangat memprihatinkan. Proyek bernilai milyaran rupiah untuk pengadaan bibit ikan muspro. “Bibit ikan tidak signifikan. Buktinya, masih banyak warga Kab Madiun yang mencari bibit ikan ke luar daerah,” ujarnya.

Disinggung mengenai amburadulnya bantuan revolving ternak sapi dan kambing, Joko mengatakan, kebanyakan untuk bantuan tersebut sumber dananya berasal dari APBN. Lantaran SKPD terkait tidak menggubris masukan dari Komisi B untuk membuat pemetaan wilayah berdasarkan potensi mengakibatkan proyek tersebut kini bak “kepaten obor”. (remi)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: