//
you're reading...
Uncategorized

BAB EMPAT PERKIRAAN ANCAMAN DAN KEPENTINGAN STRATEGIS PERTAHANAN

BAB EMPAT
PERKIRAAN ANCAMAN
DAN KEPENTINGAN STRATEGIS
PERTAHANAN

________________________________________
Perkiraan Ancaman
Konstelasi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan posisi diantara benua Asia dan Australia serta diantara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, menempatkan Indonesia menjadi daerah kepentingan bagi negara-negara dari berbagai kawasan. Posisi strategis ini menyebabkan kondisi politik, ekonomi, dan keamanan ditingkat regional dan global menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kondisi Indonesia. Dalam era globalisasi abad ke 21 ini, perkembangan lingkungan strategis regional dan global lebih menguat pengaruhnya terhadap kondisi nasional karena diterimanya nilai-nilai universal seperti perdagangan bebas, demokratisasi, serta hak asasi dan lingkungan hidup.
Eksistensi kepentingan negara-negara besar di kawasan ini mendorong terjalinnya hubungan timbal balik yang erat antara permasalahan dalam negeri dan luar negeri yang memiliki kepentingan bersama. Informasi kejadian didalam negeri dengan cepat menyebar kesegala penjuru dunia, selanjutnya negara-negara lain akan memberikan responnya sesuai kepentingannya masing-masing. Sebaliknya, informasi kejadian di negara lain, khususnya negara-negara besar dan negara -negara dikawasan ini, dengan cepat mencapai seluruh wilayah, dan mempengaruhi kondisi nasional
Demikian pula halnya dengan isu keamanan, ancaman yang berasal dari luar dan ancaman yang timbul didalam negeri selalu memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi, sehingga sulit untuk dapat dipisahkan. Perbedaan hanya mungkin dilakukan dalam konteks bentuk dan organisasi ancaman, sementara perbedaan berdasarkan sumber timbulnya ancaman, sangat sulit ditentukan. Berangkat dari kenyataan tersebut, upaya pertahanan tidak hanya mengacu pada isu keamanan tradisional, yakni kemungkinan invasi atau agresi dari negara lain, tetapi juga pada isu keamanan non-tradisional, yaitu setiap aksi yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mencermati kecendrungan perkembangan lingkuntan strategis, ancaman invasi atau agresi militer negara lain terhadap Indonesia diperkirakan kecil kemungkinannya .

Upaya diplomasi, peran PBB, dan opini dunia internasional menjadi faktor yang akan mencegah, atau sekurang-kurangnya membatasi negara lain untuk menggunakan kekuatan bersenjatanya terhadap Indonesia. Ancaman yang paling mungkin dari luar negeri terhadap Indonesia adalah kejahatan yang terorganisasi, dilakukan oleh aktor-aktor non-negara, untuk memperoleh keuntungan dengan memanipulasi kondisi dalam negeri dan keterbatasan aparatur pemerintah.
Dinamika dan perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia dalam kurun waktu tiga tahun sejak tahun 1998, cukup memperihatinkan. Dalam kurun waktu tersebut, terjadi tiga kali pergantian kepemimpinan nasional yang menggambarkan lembaga kepemimpinan nasional yang rapuh dan tatanan politik yang belum mapan. Lembaga supra dan infra struktur politik masih mencari tatanan politik yang tepat, mencari etika dan sistem politik Indonesia yang memenuhi kebutuhan.
Reformasi yang bertujuan untuk menegakkan kehidupan yang demokratis dan pemerintahan yang bersih dan baik, mendapat rintangan yang berat. Jalan untuk mencapai tujuan reformasi bertambah panjang. Semangat reformasi lambat laun mulai luntur, penonjolan yang mengemuka hanya retorika dan euphoria reformasi. Kebebasan menyampaikan pendapat acapkali keluar dari norma demokrasi, tidak jarang berkembang dan menyimpang dalam bentuk keberingasan masa yang anarkhis.

Usaha sistematis kelompok penekan terus merongrong pemerintah, menimbulkan kegamangan dan menyebabkan posisi pemerintah, menimbulkan kegamangan dan menyebabkan posisi pemerintahan tidak stabil. Managemen keamanan nasional menjadi lemah, lambat laun menjadi tidak efektif dalam menegakkan stabilitas keamanan nasional sehingga berpengaruh terhadap kondisi keamanan nasional.
Krisis ekonomi yang belum teratasi menimbulkan dampak terhadap bidang lain yaitu instablilitas politik dan perekonomian nasional, serta gangguan keamanan yang cenderung meningkat, Angkatan kerja tumbuh dengan pesat sebagai akibat dari peningkatan pertambahan penduduk, sementara lapangan kerja terbatas. Sejumlah perusahaan tidak mampu bertahan dan terpaksa menghentikan usahanya sehingga menyulitkan kondisi angkatan kerja dan meningkatkan angka pengangguran secara tajam. Peningkatan pengangguran berkontribusi terhadap peningkatan angka kejahatan.
Disisi lain, tumbuhnya fanatisme ideologi selain Pancasila cukup mengganggu fungsi-fungsi pemerintahan dan kemasyarakatan, dalam skala tertentu akan berkembang menjadi radikalisme. Pemerintah pada hakekatnya terus berupaya meningkatkan kualitas kehidupan, seperti pencanangan Wajib Belajar Sembilan Tahun, perbaikan kesehatan, maupun peningkatan kualitas hidup pada aspek lainnya. Namun dengan adanya kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki Indonesia, peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia secara umum bergerak lambat. Dengan kondisi ini, masyarakat mudah dimanipulasi dan dipengaruhi tindakan provokasi olehp ihak-pihak tertentu, bahkan mudah digerakkan untuk melakukan tindakan diluar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pengaruh globalisasi yang sulit dibendung semakin memungkinkan untuk melemahkan simpul-simpul persatuan dan kesatuan bangsa maupun ketahanan nasional. Demikian pula dengan kondisi dalam negeri yang tidak stabil dan permasalahan multi dimensi yang dihadapi akibat krisis nasional yang belum teratasi, menjadi peluang bagi peningkatan gangguan terhadap keamanan nasional.

Peningkatan gangguan yang digambarkan diatas akan memberikan dampak negatif yang cukup serius bagi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa apabila tidak dapat ditangani dengan tepat, menjadi isu keamanan nasional. Gangguan terhadap ketertiban publik seperti teror, konflik komunal yang berlatar belakang primordial (etnis, agama) radikalisme, kerusuhan atau pembangkangan masal, perdagangan narkoba, perjudian dan kejahatan lainnya yang ditangani dengan tepat, dapat meningkat dan berkembang menjadi ancaman terhadap keamanan nasional. Perubahan yang terjadi sebagai konsekuensi reformasi dan yang melemahkan manajemen keamanan nasional, akan membawa implikasi negatif terhadap stabilitas keamanan nasional. Situasi ini perkirakan masih akan berlangsung dalam waktu mendatang.
Dalam konteks strategis, diperkirakan ancaman dan gangguan terhadap kepentingan pertahanan Indonesia dimasa datang, meliputi :
• Terorisme internasional yang memiliki jaringan lintas negara dan timbul di dalam negeri.
• Gerakan separatis yang berusaha memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama gerakan separatis bersenjata yang mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia.
• Aksi radikalisme yang berlatar belakang primordial etnis, ras dan agama serta ideologi di luar Pancasila, baik berdiri sendiri maupun memiliki keterkaitan dengan kekuatan-kekuatan di luar negeri.
• Konflik komunal, kendatipun bersumber pada masalah sosial ekonomi, namun dapat berkembang menjadi konflik antar suku, agama maupun ras/keturunan dalam skala yang luas.
• Kejahatan lintas negara, seperti penyelundupan barang, senjata, amunisi dan bahan peledak, penyelundupan manusia, narkoba, pencucian uang dan bentuk-bentuk kejahatan terorganisasi lainnya.
• Kegiatan imigrasi gelap yang menjadikan Indonesia sebagai tujuan maupun batu loncatan ke negara lain.
• Gangguan keamanan laut seperti pembajakan dan perompakan, penangkapan ikan secara ilegal, pencemaran dan perusakan ekosistem.
• Gangguan keamanan udara seperti pembajakan udara, pelanggaran wilayah udara, dan terorisme melalui sarana transportasi udara.
• Perusakan lingkungan seperti pembakaran hutan, perambahan hutan ilegal, pembuangan limbah bahan beracun dan berbahaya.
• Bencana alam dan dampaknya terhadap keselamatan banga.
Kepentingan Nasional
Pada hakekatnya kepentingan nasional Indonesia adalah menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Karena itu sangat penting menjamin tetap tegaknya NKRI yang memiliki wilayah yurisdiksi nasional dari Sabang samapai Merauke. Wilayah negara Indonesia yang terdiri lebih dari 17.500 pulau, memiliki posisi sangat strategis diantara benua Asia dan Australia, serta diantara Samudra Pasific dan Samudra Hindia. Dengan posisi strategis tersebut, maka berbagai negara khususnya negara-negara besar memiliki kepentingan terhadap kondisi stabilitas keamanan di Indonesia. Implikasi dari kepentingan negara lain tersebut menimbulkan kecenderungan campur tangan atau kepedulian yang tinggi dari negara-negara tersebut terhadap kemungkinan gangguan stabilitas keamanan Indonesia.
Disamping itu, kondisi obyektif Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar (sekitar 210 juta jiwa) dan tingkat pluralitas yang sangat tinggi (suku, agama, ras dan golongan), mengandung dimensi positif dan negatif. Kondisi obyektif tersebut berpengaruh terhadap upaya pemenuhan kepentingan nasional Indonesia. Oleh sebab itu, dalam berbagai keragaman aspek kehidupan bangsa, maka persatuan bangsa dan keutuhan kesatuan wilayah Indonesia merupakan geopolitik bangsa Indonesia. Geopolitik tersebut berkembang dalam dua dimensi pemikiran dasar, yakni kewilayahan sebagai suatu realita dan kehidupan masyarakat sebagai suatu fenomena hidup. Perjuangan untuk memenuhi kepentingan nasional tetap berlandaskan pada dua dimensi pemikiran. Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, maka kepentingan nasional Indonesia adalah melindungi kedaulatan negara dan menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi keselamatan dan kehormatan bangsa, dan ikut serta secara aktif dalam usaha-usaha perdamaian dunia.
Kepentingan Strategis Pertahanan Indonesia
Kepentingan strategis pertahanan Indonesia pada dasarnya adalah terwujudnya penyelenggaraan pertahanan yang mampu menjamin upaya pemenuhan kepentingan nasional. Oleh karena itu, maka pertahanan negara memiliki peran dan fungsi untuk mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia dari setiap ancaman dan gangguan, baik dari luar negeri maupun yang timbul di dalam negeri.
Berdasarkan perkiraan ancaman serta kepentingan nasional Indonesia, maka kepentingan strategis pertahanan negara ke depan, meliputi kepentingan strategis yang bersifat tetap, kepentingan strategis yang bersifat mendesak, dan kerjasama internasional di bidang pertahanan.
Kepentingan Strategis yang bersifat Tetap
Kepentingan pertahanan negara yang bersifat tetap adalah penyelenggaraan usaha pertahanan negara untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan dan kehormatan bangsa dari setiap ancaman, baik yang berasal dari luar maupun yang timbul di dalam negeri.
Meskipun perkiraan ancaman menunjukkan bahwa ancaman fisik dari luar yang mengarah pada ancaman kedaulatan kecil kemungkinannya, namun sebagai negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat, kepentingan strategis untuk mempertahankan diri harus selalu disiapkan dan dilaksanakan tanpa mempermasalahkan ada atau tidak adanya ancaman nyata. Disamping itu, pembangunan kekuatan pertahanan memerlukan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan dinamika politik yang memungkinkan munculnya ancaman.
Dalam melaksanakan kepentingan pertahanan yang bersifat tetap, bangsa Indonesia senantiasa memegang prinsip sebagai bangsa yang cinta damai tetapi lebih cinta akan kemerdekaan dan kedaulatannya. Penggunaan kekuatan pertahanan untuk tujuan perang hanya sebagai jalan terakhir setelah usaha-usaha diplomatik tidak membuahkan hasil. Dalam menyelesaikan setiap bentuk pertikaian dan persengketaan, bangsa Indonesia akan mengedepankan penggunaan cara-cara damai. Sejalan dengan prinsip tersebut, bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan intervensi terhadap kedaulatan bangsa lain. Oleh karena itu, Indonesia memilih pola defensif aktif dalam upaya pertahanannya.
Dalam menjamin kepentingan yang bersifat tetap, penyelenggaraan pertahanan dilaksanakan dengan sistem kesemestaan, melibatkan seluruh rakyat dan sumber daya, serta sarana dan prasarana nasional sebagai satu kesatuan pertahanan. Keikutsertaan seluruh rakyat dalam pertahanan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, serta mencerminkan kehormatan dan tanggung jawab sebagai bangsa yang percaya akan kemampuan sendiri. Mengacu pada hal tersebut, pertahanan negara Indonesia disusun berdasarkan prinsip demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional dan internasional, serta prinsip hidup berdampingan dengan negara lain secara damai.

Kepentingan Strategis Yang Bersifat Mendesak
Kepentingan strategis pertahanan yang bersifat mendesak pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kepentingan strategis pertahanan yang bersifat tetap. Kepentingan strategis yang bersifat mendesak ini lebih diarahkan untuk mengatasi isu keamanan aktual, yaitu tindakan yang dapat mengganggu kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, serta gangguan terhadap keselamatan dan kehormatan bangsa. Mencermati kondisi nasional saat ini, terdapat sejumlah ancaman dan gangguan nyata yang mengancam stabilitas nasional terutama di beberapa wilayah NKRI. Ancaman dan gangguan nyata tersebut terutama berwujud ancaman non-tradisional yang bersifat lintas negara serta sejumlah isu aktual yang timbul di dalam negeri.

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: