//
you're reading...
Uncategorized

Bupati Madiun dan KPUD Digugat

Pilarrakyat, Madiun–-Kasus keabsaan ijasah Bupati Madiun H. Muhtarom kembali masuk ranah hukum. Rabu (21/12/11) siang, sidang perdana kasus gugatan perdata diajukan LSM Pentas Gugat Indonesia (PGI) selaku penggugat, terhadap Bupati Madiun H. Muhtarom (tergugat I) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Madiun (tergugat II) digelar di Pengadilan Negeri setempat.

Pantauan Memo, sidang gugatan yang tercatat dalam nomor perkara: 30/pdt G/2011/PN.Kb.Mn berlangsung sekitar pukul 11.00 Wib, dipimpin Ketua Majelis Hakim Bambang Hermanto. Hadir lima orang anggota KPUD diketuai Anwar Sholeh Azarkoni dan Muhtarom (Bupati Madiun) diwakili kuasa hukumnya Indra Priangkasa SH serta lima orang penggugat dari Pentas Gugat Indonesia dipimpin Heru Kuncahyono.

Adapun materi perkara yang dipersoalkan oleh Pentas Gugat, diantaranya dugaan perbuatan melawan hukum tentang persyaratan administrasi ijasah mulai dari ijasah SD, MTsn dan MAN milik Muhtarom yang diduga digunakan saat mencalonkan Bupati Madiun.

Dalam gugatannya, juga menyertakan gugatan materil dan imateril senilai Rp. 251 miliar kepada Muhtarom yang dinilai telah melakukan kebohongan publik selama beberapa tahun.

“Ada beberapa materi tuntutan yang disampaikan. Diantaranya, Muhtarom mau bertanggungjawab menunjukkan ijasah aslinya. Mulai dari SD, SLTP, MAN dan Diplomanya. Pasalnya, berdasarkan temuannya, ijasah Muhtarom patut dipertanyakan,” kata Heru Kuncahyono kepada wartawan usai persidangan, Rabu (21/12/11).

Terkait dengan gugatan terhadap KPUD, jelas Heru, KPUD dinilai tidak professional dalam melakukan verifikasi data faktual persyaratan calon bupati saat Pilkada. Sehingga, tambahnya, sangat mungkin pada saat verifikasi persyaratan calon Bupati Madiun, KPUD tidak melihat ijasah asli yang bersangkutan.

”Gugatan ini dilayangkan bukan berarti karena keinginannya untuk menggulingkan jabatan Muhtarom sebagai Bupati Madiun. Sebab, yang ia gugat adalah Muhtarom sebagai pribadi dan bukan karena yang bersangkutan sebagai pejabat publik,” tandas Heru.

Secara terpisah, kuasa hukum Muhtarom (Bupati Madiun) dan KPUD Kab Madiun, Indra Priangkasa SH secara tegas menganggap, gugatan pihak penggugat adalah tidak jelas. Sehingga pihaknya siap menghadapi gugatan Pentas Gugat Indonesia. Bahkan bukan tidak mungkin pihaknya akan melayangkan gugatan balik terhadap LSM Pentas Gugat.

“Kami sudah mempelajari materi gugatannya, dan dari sisi ketentuan acara perdata maupun sisi pokok perkaranya, tidak jelas. Sehingga, kami siap jika proses mediasi ini “dead lock”. Kalau perlu kami akan menggugat balik. Namun itu masih harus dibahas lebih lanjut dengan klien kami,” tegas mantan aktivis Gmni ini. (remi/wahyu)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: