//
you're reading...
Uncategorized

Presiden Tidak Gerah, Muhaimin Disebut 3 Terdakwa

Madiun, Memo
Staf Khusus Presiden RI Bidang Informasi dan Komunikasi Heru Lelono membantah beredarnya isu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) gerah akibat penyebutan nama dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Muhaimin Iskandar (Cak Imin) oleh 3 terdakwa di Pengadilan Tipikor DKI Jakarta.

“Siapa bilang begitu ? Saya belum tahu soal itu, begitu juga presiden agaknya. Jika sampai gerah gara-gara pemberitaan itu saya jamin tidak benar,” ujar Heru Lelono, usai mengikuti Panen Raya Benih Unggulan di Kelurahan Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, kemarin (17/11).

Dirinya bersama Presiden SBY dari Rabu (16/11) hingga Kamis (17/11) pagi, sebelum meninggalkan Denpasar (Bali) untuk menuju Surabaya, selanjutnya ke Kabupaten Madiun. “Beliau masih sibuk dan konsentrasi acara di Bali itu, sepertinya belum sempat memikirkan soal itu,” jelasnya.

Ia meminta semua pihak untuk menghormati praduga tidak bersalah atas kasus itu (suap proyek Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah/PPID) di Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Penyebutan dalam dakwaan JPU jangan diartikan bersangkutan salah atau terlibat.

Sisi lain, tambahnya, dyakini Presiden tidak akan gegabah memberikan sanksi terhadap bersangkutan, hanya karena disebut dalam dakwaan JPU terlibat bersama 3 orang terdakwa dalam kasus PPID itu. “Mari ikuti saja proses sidang itu dan penanganan kasusnya oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” tandasnya.

Menurutnya Presiden baru bersikap tegas, jika bersangkutan resmi dinyatakan sebagai tersangka. “Soal ini, saya tidak mau berandai-andai. Untuk KPK silahkan periksa bersangkutan, saya yakin Presiden tidak melakukan intervensi,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, JPU dalam dakwaan terhadap I Nyoman Suisnaya, Dadong Irbarelawan dan Dharnarwati di PN Tipikor DKI Jakarta, memunculkan nama Cak Imin dalam dakwaan. JPU menyebut Cak Imin bersama Dadong, I Nyoman Suisnaya dan Jamaluddin Malik menerima janji atau hadiah terkait proyek PPID senilai Rp 500 miliar.

Mereka tanggal 19 Agustus 2011, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) menerima uang sejumlah Rp 2 miliar lebih dari Dhanarwati. Patut diduga hadiah atau uang itu diberikan karena jabatannya. (hwi)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: